Ahli Soroti Masalah MBG, Kuncinya Perbaiki Tata Kelola

NTB, DISWAY.ID - Guru Besar IPB University dari Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Prof Jono M Munandar beranggapan bahwa berbagai insiden yang terjadi dalam implementasi Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bisa dilihat sebagai persoalan tunggal.

“Ini bukan hanya soal teknis di lapangan, tapi ada keterkaitan kuat dengan sistem dan tata kelola yang belum optimal. Kalau diperbaiki setengah-setengah, risikonya tetap akan muncul,” ujarnya saat acara Strategic Discussion yang digelar FEM IPB University (29/4) di Kampus Dramaga.

Dalam konteks kebijakan, Prof Jono menilai penguatan sistem keamanan pangan menjadi hal mendasar.

Standar operasional prosedur (SOP) dalam pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi perlu diperjelas dan diterapkan secara konsisten di semua daerah.

BACA JUGA:Pesantren Kelola SPPG di NTB, MBG Diklaim Dorong Kemandirian Ekonomi Umat

Selain itu, ia melanjutkan, diperlukan penguatan sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan kualitas koordinasi antarpihak sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Peran UMKM juga perlu diperkuat sebagai bagian dari ekosistem, dengan tetap menjaga standar kualitas yang ketat.

“Dari sisi kualitas pangan, perbaikan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kalori dan protein harian (KKPH) serta penerapan sistem Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) melalui pengawasan yang lebih ketat. Evaluasi berbasis data, termasuk melalui inventarisasi SPPG, juga menjadi langkah penting untuk memastikan kualitas tetap terjaga,” ujarnya.

BACA JUGA:BGN Resmi Larang Makanan Olahan Pabrik di Menu MBG, ini Alasannya

Sementara itu, dari aspek tata kelola, Prof Jono menyoroti perlunya perbaikan dalam sistem seleksi operator serta mekanisme kontrol di berbagai lini.

Ia juga menyebut bahwa keterlibatan sekolah maupun katering profesional yang berpengalaman dapat menjadi solusi praktis untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program.

BACA JUGA:Bupati Lombok Barat: MBG Wajib Gunakan Bahan Baku Lokal

Tak kalah penting, perbaikan komunikasi publik dan penyusunan rencana kontingensi yang bersifat preventif juga perlu diperkuat. Langkah ini dinilai krusial untuk mengantisipasi berbagai risiko di masa mendatang.

Dengan pembenahan yang terintegrasi dan berkelanjutan, ia berharap program ini dapat berjalan lebih optimal, aman, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas SDM Indonesia.

Sumber: