Dari Egosystem Menuju Ekosistem: Saatnya Pemerintah Hadir sebagai Satu Kesatuan

Oleh Teguh Anantawikrama

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Transformasi Teknologi dan Digital

NTB.DISWAY.ID - Di balik setiap layar pelayanan pemerintah, selalu ada kisah manusia yang tidak boleh dilupakan. Bagi negara, akta kelahiran mungkin terlihat sebagai satu dokumen administratif. Namun bagi seorang anak, akta tersebut adalah pintu pertama menuju layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan pengakuan hukum.

Ketika seorang pekerja kehilangan penghasilan, bantuan pemerintah bukan sekadar angka dalam sistem, melainkan penopang kehidupan sebuah keluarga. 

Ketika pelaku usaha siap berkembang, proses perizinan seharusnya membuka jalan, bukan menciptakan hambatan baru.

Masyarakat tidak menjalani hidup berdasarkan struktur kementerian dan lembaga. Mereka menjalani berbagai peristiwa kehidupan: kelahiran, sekolah, bekerja, menikah, membangun usaha, membeli rumah, menghadapi penyakit, hingga kematian anggota keluarga.

BACA JUGA:Dukung Ketahanan Energi, Mitsubishi Fuso dan Kementerian ESDM Bedah Kualitas B50

Karena itu, keberhasilan transformasi digital pemerintah tidak dapat lagi diukur hanya dari berapa banyak aplikasi yang telah dibangun. Keberhasilannya harus diukur dari seberapa mudah masyarakat menyelesaikan kebutuhannya.

Indonesia telah memiliki lebih dari 27.000 aplikasi pemerintah. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE nasional juga meningkat dari 1,98 pada 2018 menjadi 3,23 pada 2025. 

Fondasi digital kita jelas semakin kuat. Namun pengalaman masyarakat masih sering terfragmentasi.

Kita sesungguhnya tidak kekurangan sistem digital. Yang belum sepenuhnya kita miliki adalah pengalaman pelayanan pemerintah yang bekerja sebagai satu kesatuan.

Digitalisasi Bukan Lagi Persoalan Utama

Dengan populasi sekitar 288 juta jiwa, penetrasi internet hampir 80 persen, dan jumlah koneksi telepon pintar yang bahkan melampaui jumlah penduduk, Indonesia telah menjadi salah satu masyarakat digital terbesar di dunia. Generasi milenial dan Gen Z mencapai hampir separuh populasi.

BACA JUGA:Kasus Kekerasan, Penyidik Bakal Amankan CCTV di Gedung Milik Hary Tanoe

Oleh sebab itu, pertanyaannya bukan lagi apakah masyarakat siap menggunakan layanan digital. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah siap bekerja secara terintegrasi untuk melayani masyarakat digital tersebut.

Selama ini, setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah membangun sistem sesuai mandatnya masing-masing. Langkah tersebut telah menghasilkan banyak kemajuan, tetapi sekaligus melahirkan ribuan ruang digital yang belum sepenuhnya saling terhubung.

Akibatnya, masyarakat masih diminta mengisi informasi yang sama berulang kali. Mereka harus berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain, membawa dokumen dari satu instansi kepada instansi berikutnya, serta memahami sendiri pembagian kewenangan pemerintahan.

Sumber: