Mataram, DISWAY.ID – PT Aradta Utama Mining menggelar silaturahmi bersama koperasi tambang rakyat dari seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) sekaligus meresmikan kantor operasionalnya di Jalan Adi Sucipto No. 25, Ampenan, Mataram.
Direktur Utama PT Aradta Utama Mining, Bangkit Sanjaya mengutakan bahwa PT Aradta Utama Mining berkomitmen untuk menjadi jembatan legalisasi tambang rakyat melalui pengurusan izin pertambangan rakyat (IPR).
Sebab selama ini, kata dia, proses perizinan tambang rakyat di NTB kerap mandek bahkan hingga bertahun-tahun. Akibatnya, banyak aktivitas tambang berlangsung secara ilegal.
“Ini bukan sekadar peresmian kantor. Ini simbol dimulainya perjuangan panjang melegalkan tambang rakyat di NTB,” ujarBangkit dalam sambutannya, Jumat (11/7).
Bangkit menjelaskan, PT Aradta Utama Mining yang khusu bergerak di sektor pertambangan dan perdagangan, dengan fokus membantu koperasi rakyat mendapatkan legalitas melalui pengurusan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Perusahaan juga berperan menghubungkan koperasi dengan investor, serta memastikan penggunaan teknologi tambang yang ramah lingkungan dan sesuai regulasi. “Selama dua tahun terakhir kami mengawal proses ini ke kementerian dan akhirnya membuahkan hasil. WPR telah terbit, IPR akan segera menyusul,” katanya.
Siap Dukung Tambang Rakyat Legal
Sementara itu, Komisaris Utama PT Aradta Utama Mining, Haidar Alwi, menyebut kehadiran perusahaannya di NTB sebagai bagian dari upaya mendorong keadilan akses terhadap sumber daya alam. Ia menilai, selama ini rakyat lokal justru tersisih dalam pengelolaan tambang di tanah sendiri.
“Rakyat punya tanah, tapi tak bisa menambang karena izinnya dipersulit. Sementara pemodal besar bisa masuk lewat skema lelang. Ini yang ingin kami ubah,” ujarnya.
Menurutnya, koperasi tambang rakyat adalah solusi untuk menambang secara legal, transparan, dan berkelanjutan.
Dukungan Penuh dari Kapolda NTB
Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan yang turut hadir dalam peresmian menyatakan dukungannya terhadap legalisasi tambang rakyat. Ia menilai tambang rakyat yang legal bisa membantu menurunkan kriminalitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Yang kita resmikan hari ini bukan hanya kantor, tapi harapan baru. Jika rakyat punya akses kerja yang sah, dapur mereka bisa mengepul, dan kriminalitas bisa ditekan,” kata Kapolda.
Ia juga menyebut peran aparat kepolisian yang selama ini ikut mengawal proses penerbitan izin tambang rakyat, termasuk mendorong WPR yang sudah lama tertahan di Kementerian ESDM.
Harapan Jadi Model Nasional