NTB, DISWAY.ID — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih proaktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta menyusun strategi ekonomi jangka menengah sebagai antisipasi terhadap pengalihan dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026.
Pesan tersebut disampaikan Tito saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan se-Wilayah Sumatera Tahun 2025 yang digelar di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Batam, Kepulauan Riau, Minggu, 21 September 2025.
Tito menegaskan pentingnya soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menciptakan stabilitas di daerah.
BACA JUGA:Pesan Tegas Gubernur NTB: Jaga Damai, Investor dan Turis Pasti Datang!
Ia meminta agar para kepala daerah merangkul seluruh elemen, termasuk aparat keamanan dan tokoh masyarakat, untuk memperkuat sinergi menjaga kondusivitas wilayah, terlebih setelah muncul beberapa aksi demonstrasi di sejumlah daerah dalam beberapa waktu terakhir.
"Daripada potensi konflik muncul di jalanan, lebih baik diatasi lewat ruang-ruang dialog. Ajak bicara kelompok yang kerap melakukan aksi unjuk rasa. Dengarkan aspirasinya," ujar Tito.
Selain itu, Tito menekankan kembali arahan Presiden Joko Widodo tentang pentingnya mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling).
Menurutnya, ronda malam atau kegiatan pengamanan berbasis masyarakat merupakan bentuk nyata dari budaya gotong royong yang telah terbukti mampu mencegah gangguan keamanan sejak lama.
BACA JUGA:Tak Hanya Jual Energi, Pertamina Kini Jadi ‘Marketplace’ UMKM Nasional
Lebih lanjut, ia meminta kepala daerah untuk memperhatikan kebijakan sosial guna menjaga keharmonisan masyarakat.
Beberapa di antaranya meliputi program bantuan sosial, pasar murah, hingga renovasi rumah tak layak huni.
Tito juga mengingatkan agar para pejabat tidak mempertontonkan gaya hidup mewah yang berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Dari sisi pengelolaan fiskal, Mendagri meminta Pemda lebih cermat dalam merespons rencana pengalihan TKD oleh pemerintah pusat.
Ia menyebut, efisiensi anggaran dan belanja tepat sasaran sangat dibutuhkan agar layanan publik tetap berjalan optimal meski ada perubahan struktur pendanaan.
"Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan agar kebijakan pengalihan TKD tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal masing-masing daerah," ujarnya.