Dengan berbagai upaya tersebut, peran platform media sosial tidak hanya sebagai penyedia layanan teknologi, tetapi juga sebagai mitra penting dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi anak-anak. Regulasi dari pemerintah pada akhirnya akan lebih efektif jika diikuti dengan komitmen nyata dari perusahaan teknologi untuk mengutamakan keselamatan pengguna, terutama kelompok yang paling rentan.
BACA JUGA:Anak Menteri Jadi Sorotan, Komentar Soal 'Mental Orang Miskin' Ramai di Medsos
2. Literasi digital bagi anak dan orang tua
Regulasi perlu dibarengi dengan pendidikan literasi digital. Anak perlu memahami risiko dunia digital, sementara orang tua harus memiliki kemampuan untuk membimbing penggunaan teknologi secara sehat.
Teknologi digital berkembang sangat cepat, sementara kemampuan masyarakat, khususnya orang tua dalam memahami risiko dan dampaknya sering kali tertinggal. Akibatnya, banyak anak menggunakan internet tanpa pemahaman yang memadai mengenai keamanan data, etika berinteraksi, maupun potensi bahaya yang dapat muncul di ruang digital.
Karena itu, literasi digital harus dipahami bukan sekadar kemampuan menggunakan perangkat atau aplikasi, tetapi juga kemampuan memahami konsekuensi sosial, psikologis, dan keamanan dari aktivitas digital.
Anak perlu dibekali pemahaman tentang berbagai risiko seperti perundungan siber, penyebaran informasi palsu, eksploitasi data pribadi, hingga kecanduan media sosial yang dapat memengaruhi kesehatan mental dan pola belajar mereka.
Di sisi lain, orang tua juga perlu memiliki kapasitas literasi digital yang memadai. Banyak orang tua yang sebenarnya ingin mengawasi penggunaan internet anak, tetapi tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang platform digital yang digunakan anak-anak mereka.
Kondisi ini membuat pengawasan menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, program literasi digital harus menyasar dua kelompok sekaligus: anak sebagai pengguna utama dan orang tua sebagai pendamping utama. Dengan literasi yang baik, keluarga tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu mengelola teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.
BACA JUGA:Ramai di Media Sosial, Ahli Luruskan Fenomena Awan Kontainer
3. Sistem pengawasan dan penegakan aturan
Perlu ada mekanisme pengawasan yang jelas, termasuk standar perlindungan anak yang wajib dipatuhi oleh platform digital yang beroperasi di Indonesia.
Regulasi yang baik tidak hanya berhenti pada penyusunan aturan, tetapi juga memerlukan mekanisme pengawasan dan penegakan yang jelas.
Tanpa pengawasan yang kuat, regulasi berisiko menjadi sekadar simbol kebijakan tanpa dampak nyata di lapangan. Hal ini terutama penting dalam konteks media sosial yang sebagian besar dikelola oleh perusahaan teknologi global dengan jangkauan lintas negara.
Pemerintah perlu menetapkan standar perlindungan anak yang wajib dipatuhi oleh seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia.
Standar ini dapat mencakup kewajiban verifikasi usia yang lebih kredibel, perlindungan data anak, sistem moderasi konten yang lebih ketat, serta mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh pengguna.
Selain itu, perlu ada transparansi dari platform mengenai bagaimana mereka menangani konten berbahaya dan melindungi pengguna anak.
Tidak kalah penting, regulasi juga perlu dilengkapi dengan mekanisme akuntabilitas. Artinya, jika platform tidak mematuhi standar perlindungan anak yang telah ditetapkan, harus ada konsekuensi yang jelas, baik berupa sanksi administratif maupun pembatasan layanan.