Aksi berlangsung damai dan tertib di bawah pengamanan aparat kepolisian.
Hingga malam hari, situasi di lapangan tetap kondusif, mencerminkan kedewasaan demokrasi masyarakat Pulau Sumbawa.
Gerakan pemekaran PPS sendiri telah berlangsung selama bertahun-tahun. Lima kabupaten/kota di Pulau Sumbawa—yakni Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima—merasa bahwa pembangunan selama ini masih terfokus di Pulau Lombok.
Dengan karakter geografis dan budaya yang berbeda, masyarakat Sumbawa menginginkan pendekatan pembangunan yang lebih adil dan kontekstual.
Dukungan dari Menkumham menjadi angin segar dalam perjuangan panjang ini.
Dengan perhatian pusat yang mulai menguat, harapan agar moratorium pemekaran dicabut pun semakin besar.
Pemerintah pusat kini diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk mengakomodasi aspirasi warga, termasuk melalui revisi regulasi yang mengatur pemekaran daerah.
BACA JUGA:Dukung Program Nasional, Sekolah Rakyat Lombok Tengah Siap Dibangun di Lahan 10 Hektare
“Silakan berjuang, kami dengar. Tapi jangan gaduh,” pesan Supratman kepada para pejuang PPS.
Kini, semua mata tertuju pada pemerintah pusat.
Jika moratorium dicabut, maka peluang terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa sebagai entitas baru dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia akan terbuka lebar.
Pemerintah daerah pun siap mendukung penuh langkah tersebut, demi pemerataan pembangunan dan penguatan otonomi daerah.