NTB.DISWAY.ID - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai pemerintah telah menunjukkan konsistensi dalam merealisasikan berbagai janji politik yang disampaikan saat masa kampanye.
Namun, menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan lagi pada perumusan kebijakan, melainkan pada pelaksanaan program di lapangan yang masih perlu diperkuat.
Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Trubus menilai program tersebut memiliki tujuan yang positif dan sejalan dengan kebijakan serupa yang telah diterapkan di berbagai negara seperti India, Brasil, Jepang, hingga Amerika Serikat.
Meski demikian, ia menegaskan keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada sistem pengelolaan dan implementasi yang efektif di setiap daerah.
"Kalau dari sisi konsistensi, pemerintah sudah menjalankan janji politiknya. Yang menjadi persoalan adalah implementasi di lapangan yang masih sering bermasalah," ujar Trubus.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai target agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Selain MBG, Trubus juga menyoroti Program Koperasi Merah Putih. Ia menilai setiap kebijakan pemerintah harus memiliki urgensi yang jelas serta mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat sebagai penerima program.
Ia menekankan bahwa evaluasi kebijakan perlu dilakukan secara berkala agar program tidak menimbulkan resistensi di tengah masyarakat.
"Kalau tidak ada evaluasi kebijakan, biasanya akan muncul resistensi dari masyarakat. Kebijakan yang tidak memiliki kemanfaatan publik berpotensi ditolak dan akhirnya gagal," katanya.
Implementasi Jadi Kunci Keberhasilan Program
Trubus menjelaskan bahwa keberhasilan berbagai program pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas implementasi di tingkat pelaksana. Menurutnya, Presiden tidak mungkin mengawasi secara langsung pelaksanaan seluruh program hingga ke daerah.
Karena itu, koordinasi, pengawasan, dan kinerja aparatur di lapangan menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan kebijakan pemerintah.
"Presiden tidak mungkin mengawasi langsung hingga ke daerah, sehingga keberhasilan program sangat bergantung pada pelaksana di bawahnya," jelasnya.
Ia juga mengaitkan lemahnya implementasi dengan hasil sejumlah survei yang menunjukkan adanya penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Trubus, kondisi tersebut lebih dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan yang belum optimal dibandingkan substansi program yang telah dijanjikan pemerintah.
Kritik Berbasis Data Dinilai Perlu Diperhatikan
Terkait berbagai kritik yang muncul di ruang publik, Trubus menilai pemerintah pada dasarnya terbuka terhadap masukan, selama kritik tersebut disampaikan berdasarkan data, kajian ilmiah, dan hasil penelitian.