Pemerintah Sudah Tepati Janji Politik, Implementasi Program Masih Perlu Monitoring

Pemerintah Sudah Tepati Janji Politik, Implementasi Program Masih Perlu Monitoring

Terkait berbagai kritik yang muncul di ruang publik, Trubus menilai pemerintah pada dasarnya terbuka terhadap masukan, selama kritik tersebut disampaikan berdasarkan data, kajian ilmiah, dan hasil penelitian.

Sebaliknya, kritik yang hanya berisi opini tanpa dukungan fakta atau mengandung disinformasi dinilai sulit dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan.

"Kalau kritik disampaikan berdasarkan data dan hasil penelitian, tentu perlu diterima sebagai bahan evaluasi. Namun kalau hanya berupa opini tanpa dasar atau bahkan disinformasi dan hoaks, biasanya tidak menjadi perhatian," ujarnya.

Menurutnya, budaya penyampaian kritik berbasis riset perlu terus diperkuat agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penyempurnaan kebijakan publik.

Reshuffle Kabinet Dinilai Menjadi Hak Prerogatif Presiden

Menanggapi wacana perombakan kabinet, Trubus mengatakan keputusan tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

Meski demikian, ia menilai langkah reshuffle tidak dapat diputuskan secara sederhana karena juga mempertimbangkan dinamika politik dan keseimbangan dalam koalisi pemerintahan.

"Keputusan mengganti menteri tentu tidak mudah karena juga berkaitan dengan konfigurasi politik dalam koalisi," katanya.

Pengawasan dan Transparansi Harus Diperkuat

Untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, Trubus menyarankan agar pengawasan terhadap pelaksanaan program diperketat.

Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran, penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta penyampaian perkembangan program secara rutin kepada masyarakat.

Menurutnya, langkah-langkah tersebut akan memperkuat efektivitas kebijakan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

"Harus ada penegakan hukum bagi pihak yang melanggar, pengawasan diperketat, tata kelola dibuat lebih transparan, dan para menteri perlu menyampaikan perkembangan program kepada masyarakat," pungkasnya.

Sumber: