Carut Marut FORNAS VIII NTB, Dominasi Pihak Luar dan Ketertutupan Anggaran Jadi Sorotan

Mataram, Disway.id- Pelaksanaan Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) VIII yang akan digelar di delapan daerah se-NTB pada 26 Juli hingga 1 Agustus 2025 mendatang mulai menuai berbagai sorotan tajam.

Di tengah kesibukan rencana penyambuatan ribuan peserta dari seluruh Indonesia, muncul sederet masalah yang diduga akanmencederai semangat kebersamaan dan dampak ekonomi yang akan didapatkan dari event ini.

Disway NTB merangkum, setidaknya ada dua persoalan penting yang kini menjadi sorotan publik dan pelaku lokal di NTB yaiyu,  penggunaan pihak luar daerah dalam pelaksanaan teknis Fornas dan kurangnya transparansi anggaran pelaksanaan yang mencapai Rp28 miliar dari APBD tersebut.

Pelaku Lokal Disingkirkan, Armada dari Luar Daerah Didatangkan

Organisasi transportasi lokal yang tergabung dalam Organda NTB memprotes keras keputusan panitia Fornas yang dianggap telah memilih menggunakan armada dari luar NTB untuk melayani mobilitas kontingen peserta. Padahal, sebelumnya Organda telah mendata lebih dari seratus unit kendaraan yang siap dikerahkan.

Ketua Orgnda Lombok Tengah, Lalu Basir, mengaku kecewa karena armada lokal justru tidak dilibatkan. “Kami sudah siapkan kendaraan sesuai permintaan awal panitia. Kendaraan semuanya sesuai standar,” kata Lalu Basir.

Hal senada disampaikan Ketua DPD Organda NTB, Junaidi Kasum, yang menganggap keputusan panitia yang menyebut bahwa kebutuhan transportasi telah diambil oleh pihak dari Jakrta adalah sebagai bentuk underestimate terhadap potensi lokal.

Dunia Travel Juga Menolak, Surat Dispar Dianggap Tak Etis

Seblumnya, Dinas Pariwisata NTB juga menuai kecaman setelah menyebar surat ke sejumlah pelaku pariwisata, meminta dukungan dalam bentuk materi untuk peserta Fornas. Surat tersebut ditafsirkan sebagai ajakan donasi yang sedikit bersifat memaksa.

Ketua Sahabat Pariwisata Nusantara (Sapana) Lombok, Rudy, menilai surat itu tidak etis dan menyatakan pelaku travel di Bandara Internasional Lombok menolak mentah-mentah permintaan tersebut. “Kalau begini caranya, kami tidak akan dukung. Jangan jadikan pariwisata sebagai tempat minta-minta,” ujarnya.

Rp28 Miliar Dipertanyakan, Kasta NTB Desak Transparansi

Masalah tak berhenti pada pelibatan vendor luar. Pada 7 Juli lalu, organisasi Kasta NTB mendatangi Sekretariat Panitia Fornas untuk meminta kejelasan soal penggunaan dana hibah sebesar Rp28 miliar dari APBD NTB.

Koordinator Kasta NTB, Zulfan Hadi, menyampaikan keprihatinannya. “Dengan ekonomi NTB yang masih terkontraksi, sangat penting untuk memastikan dana sebesar itu digunakan secara tepat,” ungkapnya.

Menanggapi itu, perwakilan panitia menyatakan bahwa dana belum seluruhnya dicairkan, dan sebagian besar vendor adalah pelaku usaha lokal. Namun, dari total 68 vendor, termasuk penyedia transportasi, sebagian masih dalam tahap verifikasi. Kasta NTB menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan Fornas demi menjaga integritas anggaran dan pelibatan masyarakat NTB.

Hilangnya Rasa Memiliki NTB

Salah satu penggiat ekonomi kreatif di Lombok, yang enggan disebut namanya, menyebut situasi ini “semakin menjauhkan Fornas dari rakyat.” Ia menambahkan, “Semua dikerjakan orang luar, kita cuma nonton,” Kata dia.

Dengan waktu yang semakin mendekati hari pelaksanaan, gelombng protes dari pelaku lokal menjadi sinyal bahwa Pemerintah Provinsi NTB dan panitia pelaksana dituntut segera merespons secara terbuka dan konkret.

“Jika tidak, Fornas VIII yang semestinya menjadi panggung kebanggaan NTB, bisa berubah menjadi panggung kritik atas buruknya manajemen hingga hilangnya rasa memiliki dari rakyat sendiri,” tutup sumber tersebut.

Menanggapi hal tersebut, ketua KORMI NTB, Nauvar Furqoni, yang akrab disapa Farin mengatakan bahwa seluruh persiapan Fornas VIII tekah menjadi priooritas untuk menykseskan gelaran yang rencanya akand ihadiri oleh 20 ribu peserta. Termasuk soal transportasi, ia mengaku telah membicarakan dengan Deputi IV.

"Jika ada pelaku usaha yang ingin terlibat, silahkan datang ke Sekretariat Fornas untuk didata dan diverifikasi," ujar Farin 

Sumber: