Menkeu Tegas! Pembayaran Utang Kereta Cepat Bukan Urusan Negara

Kereta Cepat Whoosh--Telkomsel
NTB, DISWAY.ID - Prasetyo menilai bahwa keberadaan moda transportasi kereta cepat Whoosh telah memberikan kontribusi positif terhadap konektivitas antara Jakarta dan Bandung.
Bahkan, ia membuka kemungkinan agar jalur kereta cepat ini diperluas hingga ke wilayah timur Pulau Jawa.
“Kereta cepat ini sangat membantu mobilitas. Kita berharap proyek ini bisa berkembang lebih jauh, mungkin hingga ke Surabaya,” tambahnya.
BACA JUGA:Percepat Antrean Haji, NTB Kebagian Tambahan Dua Kloter Tahun Depan
Meski demikian, ia menegaskan bahwa soal skema pelunasan utang proyek KCIC tidak menjadi agenda pembahasan dalam rapat malam itu.
“Topik itu tidak sempat dibicarakan malam ini,” jelasnya.
Menkeu Tegas: Jangan Bebankan APBN
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menyatakan bahwa utang proyek KCIC tidak seharusnya ditanggung APBN.
Hal ini ia sampaikan menanggapi pernyataan Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, yang membuka wacana agar pemerintah menanggung sebagian utang tersebut.
“Saya belum dihubungi soal itu, tapi yang pasti KCIC berada di bawah Danantara. Mereka sudah punya manajemen sendiri dan memperoleh dividen cukup besar. Jadi jangan dibebankan ke pemerintah,” tegas Purbaya Jumat, 10 Oktober 2025.
BACA JUGA:Gamer dan Kreator Auto Tergoda! Laptop Ringan ini Usung Core Ultra 9 dan RTX 5060!
Ia menyebut Danantara sebagai holding BUMN transportasi mampu meraup dividen hingga Rp 80 triliun per tahun, sehingga secara logis memiliki kemampuan untuk menyelesaikan utang proyek kereta cepat secara mandiri.
“Kalau semua beban dilempar ke pemerintah lagi, lalu dividen masuk ke siapa? Harusnya ini bisa dipisahkan secara tegas antara bisnis dan kewajiban negara,” imbuhnya.
Utang KCIC Bersifat Business to Business
Senada dengan pernyataan Menkeu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, juga menegaskan bahwa struktur pembiayaan proyek KCJB bersifat business to business.
Artinya, proyek ini tidak termasuk utang pemerintah.
Sumber: