Mataram, DISWAY.ID – Kabar gembira bagi warga Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berminat kerja ke luar negeri. Pemerintah Provinsi NTB membuka peluang kerja resmi sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) tujuan Malaysia.
Lewat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), disiapkan sebanyak 3.000 formasi yang akan disalurkan melalui enam perusahaan resmi. Kesempatan ini terbuka luas bagi masyarakat yang ingin bekerja secara legal dan terlindungi.
“Bagi masyarakat yang akan bekerja tujuan Malaysia, silahkan mencari informasi ke Disnakertrans Provinsi NTB,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Disnakertrans NTB, Baiq Nelly Yuniarti, saat ditemui Selasa (8/7).
Nelly menekankan bahwa memilih jalur resmi sangat penting demi menjamin perlindungan pekerja. Mulai dari aspek hukum, kontrak kerja, hingga hak-hak sebagai tenaga kerja migran bisa dipastikan aman jika proses keberangkatan dilakukan secara legal.
Ia pun tak bosan mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri lewat jalur ilegal, meski terlihat cepat dan mudah.
“Kalau ilegal, kami tidak bisa bantu. Ketika terjadi masalah di negara tujuan, termasuk jika meninggal dunia, pemerintah tidak bisa membantu memulangkan jenazah karena tidak ada dasar administrasi. Ini pernah terjadi dan sangat kami sayangkan,” katanya.
Lebih lanjut, Nelly mengungkapkan bahwa PMI ilegal kerap sulit dilacak, apalagi jika mereka berpindah-pindah tempat kerja tanpa data keberangkatan yang jelas. Ini tentu sangat berbahaya, baik dari sisi keselamatan maupun perlindungan hukum.
Disnakertrans NTB mengimbau agar warga yang ingin bekerja ke luar negeri memastikan keberangkatan mereka sesuai prosedur dan didampingi oleh lembaga resmi. Selain aman, peluang ini juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Dengan pembukaan formasi resmi ini, Pemprov NTB berharap angka keberangkatan ilegal bisa ditekan semaksimal mungkin. Pemerintah daerah menargetkan agar seluruh PMI asal NTB yang berangkat ke luar negeri mendapat perlindungan penuh secara hukum dan administrasi.