NTB, DISWAY.ID – Presiden Prabowo Subianto secara tegas meminta Kementerian Haji dan Umrah untuk terus menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji.
Instruksi tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin, 21 Oktober 2025.
Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meringankan beban finansial para calon jamaah serta meningkatkan efisiensi pengelolaan haji.
Selain menekan biaya, Presiden Prabowo juga menargetkan pengurangan waktu tunggu keberangkatan haji yang saat ini rata-rata mencapai 40 tahun, menjadi 26 tahun.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan haji yang lebih baik dan cepat bagi masyarakat Indonesia.
Presiden menyatakan optimisme bahwa target-target tersebut dapat dicapai dengan baik.
Terlebih lagi, pemerintah telah membentuk Kementerian Haji dan Umrah guna memastikan pengelolaan ibadah haji dilakukan secara lebih profesional dan efektif.
Pembentukan kementerian ini merupakan respons dari berbagai masukan dan kebutuhan masyarakat.
Efisiensi Anggaran dan Penekanan Biaya Haji
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan ibadah haji.
Ia meminta Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, yang saat itu sedang berada di Arab Saudi, untuk secara intensif mengkaji potensi penurunan biaya haji.
“Menteri Haji tidak hadir karena sedang berurusan dengan pihak Arab Saudi di sana. Saya tekankan biaya haji harus terus turun,” ujar Presiden Prabowo.
Menurutnya, penurunan biaya harus didasarkan pada pengelolaan anggaran yang transparan dan bersih.
Hal ini tidak hanya akan mengurangi beban finansial jamaah, tapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola haji yang ada.
Efisiensi tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga layanan konsumsi selama pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.