Rencana penerjunan pasukan multinasional, yang menjadi bagian penting dari fase kedua rencana Gaza Presiden AS Donald Trump, mendapat kritik keras.
Menurut para faksi, kehadiran militer asing justru berpotensi bekerja selaras dengan kepentingan Israel, alih-alih bertindak sebagai penjamin stabilitas yang netral.
Mereka menyatakan penolakan mutlak terhadap segala bentuk perwalian asing atas Gaza baik melalui misi PBB maupun skema internasional lainnya.
Sebagai alternatif, kelompok-kelompok tersebut mendorong dibentuknya mekanisme internasional yang fokus pada penegakan akuntabilitas terhadap Israel.
Mereka menilai bahwa serangkaian pelanggaran dan krisis kemanusiaan di Gaza tidak akan berhenti tanpa adanya tekanan nyata terhadap Israel sebagai pihak yang mengendalikan lintas batas wilayah tersebut.
Para faksi juga menyebut bahwa kerangka kerja berbasis negara Arab dan Muslim jauh lebih dapat diterima oleh rakyat Palestina dibandingkan intervensi militer dari negara-negara Barat.
Menjelang Pemungutan Suara PBB
BACA JUGA:CPNS 2026: Pemerintah Belum Umumkan Jadwal, ini Prediksi Pembukaannya
Pernyataan bersama ini muncul tepat sebelum Dewan Keamanan PBB menggelar pemungutan suara atas resolusi yang memuat sejumlah ketentuan penting, termasuk pengerahan pasukan internasional serta langkah-langkah menuju kemungkinan pembentukan negara Palestina.
Soliditas posisi kelompok perlawanan ini mengirimkan sinyal yang jelas: rakyat Palestina tidak menerima campur tangan asing yang dianggap dapat mengikis kedaulatan Gaza dan mengabaikan kehendak nasional mereka.