SUMBAWA, DISWAY.ID – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa yang membahas Penjelasan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Sidang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sumbawa pada Rabu, 19 November 2025, dan turut dihadiri Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, serta jajaran organisasi perangkat daerah.
Dalam rapat tersebut, Wabup Ansori memaparkan sejumlah sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada tahun anggaran mendatang.
BACA JUGA:Penyerapan 100 Persen! Bank Jakarta Kelola Dana Pemerintah untuk Gerakkan Ekonomi
Pemerintah Kabupaten Sumbawa menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,15%, PDRB per kapita mencapai Rp38,99 juta, serta penurunan angka kemiskinan menjadi 10,86%. Selain itu, ditetapkan pula target rasio Gini 0,299, tingkat pengangguran terbuka 2,17%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,91, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 78,26.
Lebih jauh, Wabup menegaskan bahwa prioritas pembangunan 2026 diarahkan pada delapan fokus utama, yaitu peningkatan kualitas SDM, penguatan nilai budaya Sumbawa, perbaikan tata kelola pemerintahan dan layanan publik, pembangunan infrastruktur dan konektivitas berkelanjutan, peningkatan kualitas lingkungan dan mitigasi bencana, pengembangan ekonomi inovatif dan inklusif, penguatan riset serta inovasi daerah, serta percepatan penurunan tingkat kemiskinan.
Belanja Pemerintah Pusat untuk Daerah Capai Rp1.376,9 Triliun
Dalam kesempatan itu, Wabup Ansori juga menyampaikan informasi terkait alokasi belanja pemerintah pusat ke daerah pada tahun 2026.
BACA JUGA:Musim Liburan Mahal? Ini Rekomendasi Strategi Agar Dompet Tetap Aman
Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran melalui 15 Program Strategis Nasional (PSN) yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Beberapa program besar tersebut antara lain:
• Program Makan Bergizi Gratis: Rp335 triliun
• Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda: Rp27,9 triliun
• Program Keluarga Harapan (PKH): Rp28,7 triliun
• Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT): Rp43,8 triliun
• Renovasi sekolah: Rp22,5 triliun