Bioetanol E10 Disiapkan Jalan, Zulhas: Ekonomi Rakyat akan Tumbuh Pesat!

NTB, DISWAY.ID – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan rencana penerapan mandatori bioetanol 10 persen (E10) yang diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat, terutama di sektor pertanian dan pangan.

Menurut Zulhas, kebijakan ini tak hanya berorientasi pada energi terbarukan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi petani lokal.

“Kalau program bioetanol berjalan, itu bisa menumbuhkan ekonomi rakyat luar biasa. Saya kira begitu,” kata Zulhas di Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025.

BACA JUGA:ASEAN Kompak Tak Awasi Pemilu Myanmar, Dunia Ragukan Proses Demokrasi

Ia menjelaskan, pelaksanaan mandatori E10 akan membutuhkan pasokan etanol yang bersumber dari tanaman pangan seperti singkong, jagung, dan tebu.

Kebutuhan tersebut akan mendorong petani meningkatkan produksi dan memanfaatkan lahan secara optimal.

“Tidak akan ada lahan yang menganggur. Petani akan menanam jagung, menanam singkong, karena satu hektare bisa menghasilkan penghasilan yang besar dari dua kali panen,” jelasnya.

ESDM Siapkan Produksi Etanol Nasional untuk Dukung Mandatori E10

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menjajaki kerja sama dengan sejumlah pelaku industri singkong, jagung, dan tebu untuk memenuhi target produksi 1,4 juta kiloliter etanol.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam merealisasikan program pencampuran bioetanol 10 persen ke bahan bakar (E10) yang ditargetkan berlaku penuh pada tahun 2027.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan, kerja sama lintas sektor ini juga menjadi upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor etanol dan memperkuat produksi dalam negeri.

BACA JUGA:Wujudkan Hunian Layak, Wali kota Bima Resmikan Pembangunan Rumah Bantuan Baznas

“Pemerintah menyiapkan berbagai insentif agar produksi etanol lokal meningkat. Targetnya bisa lebih dari dua juta kiloliter, supaya mandatori bioetanol bisa dijalankan secara penuh,” ujar Bahlil.

Bahlil menambahkan, bentuk insentif yang disiapkan antara lain kemudahan perizinan, pembebasan bea impor barang modal, hingga kemungkinan pemberian tax holiday bagi industri yang berinvestasi di sektor bioetanol.

Meski demikian, pemerintah disebut tak akan tergesa-gesa menerapkan kebijakan tersebut sebelum kapasitas produksi etanol nasional benar-benar mencukupi kebutuhan pasar.

Sumber: