ASEAN Kompak Tak Awasi Pemilu Myanmar, Dunia Ragukan Proses Demokrasi
ASEAN tidak menurunkan tim pemantau resmi dalam pemilihan umum Myanmar yang dijadwalkan pada 28 Desember mendatang--Traveloka
NTB, DISWAY.ID – Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) memutuskan untuk tidak menurunkan tim pemantau resmi dalam pemilihan umum Myanmar yang dijadwalkan berlangsung pada 28 Desember mendatang.
Keputusan ini menjadi tamparan diplomatik bagi junta militer yang berusaha memperoleh pengakuan internasional terhadap proses politik yang mereka klaim sebagai langkah menuju rekonsiliasi nasional.
Keputusan tersebut diambil setelah negara-negara anggota ASEAN gagal mencapai kata sepakat.
BACA JUGA:Wujudkan Hunian Layak, Wali kota Bima Resmikan Pembangunan Rumah Bantuan Baznas
“Tidak akan ada misi pengamat ASEAN, namun tiap negara anggota diperbolehkan mengirimkan pengamat secara bilateral,” ungkap seorang diplomat yang enggan disebutkan namanya.
Pernyataan senada juga disampaikan oleh sumber diplomatik lainnya.
Ketua ASEAN yang juga Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, kembali menyerukan agar kekerasan di Myanmar segera dihentikan.
Ia menegaskan bahwa gencatan senjata dan dialog politik inklusif harus menjadi prasyarat sebelum pemilu diselenggarakan.
Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan Minggu malam, 26 Oktober 2025, para pemimpin dari 11 negara anggota ASEAN menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi di Myanmar dan menyoroti minimnya kemajuan nyata menuju perdamaian.
Keputusan untuk tidak mengirim pengamat dinilai akan semakin melemahkan legitimasi politik yang coba dibangun junta militer.
“Tanpa kehadiran pemantau independen, tidak ada jaminan bahwa pemilu akan berlangsung bebas dan adil,” ujar Mustafa Izzuddin, analis politik internasional dari Solaris Strategies, Singapura.
Ia menambahkan bahwa proses pemungutan suara kemungkinan besar tidak akan terlaksana di sejumlah wilayah yang masih dikuasai kelompok pro-demokrasi dan milisi etnis bersenjata.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut kudeta militer pada 2021 telah membawa “serangkaian bencana” bagi Myanmar.
BACA JUGA:Sumpah Pemuda: Semangat Persatuan yang Tetap Hidup di Indonesia
Sumber: