Pendapatan Daerah Bima Seret, Wali Kota Minta OPD Cari Pajak Sampai ke Akar-akarnya
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima dilaporkan belum mencapai target meski tahun anggaran 2025 sudah memasuki pertengahan.--Pemkot Bima
BIMA, DISWAY.ID - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima dilaporkan belum mencapai target meski tahun anggaran 2025 sudah memasuki pertengahan.
Dalam Rapat Koordinasi Evaluasi PAD yang digelar Selasa, 10 Juni 2025, suasana mendadak memanas ketika Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE, menyoroti langsung rendahnya capaian penerimaan pajak dan retribusi daerah.
Rakor yang berlangsung di Aula Parenta Kantor Wali Kota Bima itu dihadiri oleh Wakil Wali Kota Feri Sofiyan, SH, Sekda Kota Bima, para kepala OPD strategis, serta sejumlah pejabat kunci yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.
Fokus utama: kenapa PAD masih seret, dan apa langkah konkret untuk memperbaikinya dikutip dari laman resmi Pemkot Bima.
BACA JUGA:Berita Duka: 11 Jemaah Haji Asal NTB Wafat di Tanah Suci
Wali Kota Bima dengan nada tegas menekankan bahwa capaian PAD bukan sekadar angka di atas kertas, tapi cerminan langsung dari kemandirian fiskal daerah.
Ia menilai bahwa performa pengumpulan pajak dan retribusi masih jauh dari harapan, dan meminta seluruh OPD untuk segera mengevaluasi strategi serta turun langsung ke lapangan.
“Kita harus serius mengelola potensi PAD. Jangan hanya mengandalkan data lama! Setiap OPD pengelola wajib punya strategi terukur dan profesional. Kalau tidak, target takkan tercapai,” tegas Rahman.
BACA JUGA:Gol Penalti Berbuah Jam Tangan Mewah Rolex, Apa Kabar Atlet Cabor Lain, Ini Tanggapan Istana
Ia juga menyentil perlunya kreativitas dan inisiatif dari aparat daerah, bukan hanya sekadar menunggu pemasukan rutin.
“Kalau perlu, cari pajak sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai potensi pendapatan kita dibiarkan menguap karena kelalaian,” sambungnya.
Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, menambahkan bahwa penguatan sistem digital dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah menjadi prioritas.
Ia menyatakan bahwa sistem yang akuntabel dan transparan bisa mendorong kepatuhan wajib pajak serta meminimalkan kebocoran.
BACA JUGA:Permudah Layanan, BTN Bakal Membuka Kantor Layanan di Kompleks DPR RI
Sumber:
- Share:
