Mataram, Disway.id– Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB menilai izin tambang rakyat yang diberikan di 16 titik di NTB tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan. Justru, akan memperburuk kondisi lingkungan.
Direktur Eksekutif Walhi NTB, Amri Nuryadin, dia mengatakan selama puluhan tahun NTB telah menjadi lokasi tambang berskala besar, namun angka kemiskinan tidak juga menurun.
“Kalau tambang dianggap solusi, kenapa NTB masih berkutat di lingkar kemiskinan?” ujarnya kepada disway.id, Selasa (15/7).
Justru, kata Amri keeradaan tambang selama ini memperparah kerusakan lingkungan lingkungan yang sudah lama dijaga. Amri mencontohkan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang hingga kini tidak memiliki reklamasi tambang yang layak.
Begitu pula dengan tambang galian C yang hanya meninggalkan lubang dan tanah rusak “Lingkungan akan rusak dengan tambang ini. Adakah reklamasi pasca tambang yang bisa kita sebut berhasil? Kita belum lihat,” katanya.
Selain tambang, ia juga membandingkan dengan sektor pariwisata yang dulu sering digadang-gadang bisa meningkatkan ekonomi lokal, tetapi faktanya juga banyak merusak alam karena tidak dikelola secara ramah lingkungan.
Untuk itu, Amri memperingatkan bahwa tambang rakyat akan menghadapi tantangan serupa, jika tidak dilengkapi rencana mitigasi bencana, apalagi pengelolaan tambang nantinya dilakukan melalui koperasi yang dinilai menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.
“Ini bukan cuma soal teknis tambang. Tapi soal keselamatan lingkungan, keadilan ekonomi, dan bencana yang mungkin terjadi,” katanya.
Untuk itu Walhi NTB dengan tegas menolak tambang sebagai solusi utama untuk kesejahteraan. Mereka meminta pemerintah daerah fokus menyusun strategi pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kelestarian alam.
“Kami tetap menolak jika tambang dianggap sebagai solusi kesejahteraan rakyat,” tutup Amri