MATARAM, DISWAY.ID - Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, mengeluarkan peringatan tegas terkait tiga masalah besar yang mengancam keberhasilan pembangunan berkelanjutan di Bumi Gora.
Dalam acara Evaluasi Capaian SDGs dan Halal Bihalal bersama mitra pembangunan di Gedung Graha Bakti Praja, Selasa 7 Mei 2025, Miq Iqbal menyebut tiga isu utama yang harus menjadi prioritas semua pihak: kerusakan lingkungan, ketertinggalan digital, dan minimnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
"Banjir bandang bukan semata-mata karena hujan, tapi karena ulah kita sendiri yang membuka hutan dan bukit sembarangan," tegas Gubernur, mengangkat isu lingkungan sebagai ancaman paling nyata dikutip dari laman resmi Pemprov NTB.
BACA JUGA:Menelusuri Motif Tenun Tembe Nggoli, Jejak Budaya Leluhur dari Bima
Ia menekankan bahwa akar masalah harus diselesaikan dari hulu—bukan hanya merespons dampaknya di hilir.
Dalam konteks ini, ia menyoroti praktik pembukaan hutan untuk ladang jagung dan degradasi kawasan bukit yang makin parah.
Ia meminta seluruh stakeholder segera berkolaborasi memulihkan ekosistem demi mencegah bencana lebih lanjut.
Tak hanya lingkungan, Gubernur juga menyoroti transformasi digital yang masih timpang di NTB.
Menurutnya, ketimpangan akses digital akan semakin memperlebar kesenjangan antarwilayah, terutama di daerah-daerah terpencil.
BACA JUGA:Bukan Sekadar Formalitas, DPRD Mataram Didorong Lebih Kritis Kawal Pembangunan
"Transformasi digital bukan cuma soal jaringan internet, tapi soal mindset, keterampilan, dan keberpihakan pada daerah tertinggal," ucapnya lantang.
Isu ketiga yang tak kalah penting adalah perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama perempuan dan anak. Miq Iqbal menilai, kebijakan daerah harus mencerminkan keberpihakan nyata kepada mereka, bukan hanya dalam bentuk program seremonial.
"Kita tak bisa lagi memandang isu-isu ini sebagai sektor terpisah. Ini lintas sektor, dan hanya bisa diselesaikan jika kita duduk bersama," katanya.
Gubernur juga menyoroti lemahnya koordinasi antar organisasi non-pemerintah (NGO) yang sering kali menjalankan program serupa secara terpisah, sehingga menimbulkan duplikasi dan pemborosan sumber daya.
BACA JUGA:Bukan Sekadar Formalitas, DPRD Mataram Didorong Lebih Kritis Kawal Pembangunan