LOMBOK TENGAH, DISWAY.ID — Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kembali memperkuat langkah percepatan penanganan stunting melalui Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang digelar pada Senin, 17 November 2025, di Ballroom Kantor Bupati Lombok Tengah.
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Bupati Lombok Tengah Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si., Plt Kepala BP3AP2KB Kusriadi, Kepala Bidang AP2M Bapperida Sri Mulyana Widiastuti, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Dr. H. Nasrullah, serta perwakilan perangkat daerah anggota TPPS.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Nursiah menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan mandat nasional yang harus dijalankan pemerintah daerah sesuai Pasal 67 UU No. 23 Tahun 2014.
BACA JUGA:Mau Beli Laptop Gaming? Cek Dulu Harga dan Spesifikasi yang Bikin Harganya Melonjak
Ia juga mengungkapkan bahwa angka stunting di Lombok Tengah dalam empat tahun terakhir menunjukkan tren naik-turun yang perlu ditangani secara lebih komprehensif.
Plt Kepala BP3AP2KB Kusriadi memaparkan tema besar yang diangkat dalam rakor kali ini, yaitu OPERASI GENTING (Optimalisasi Pemanfaatan Data Keluarga Risiko Stunting). Melalui pendekatan tersebut, pemerintah daerah menekankan pentingnya penggunaan data KRS sebagai dasar perencanaan intervensi yang lebih tepat sasaran.
Berbagai langkah penanganan terus digalakkan, antara lain pemberian Pemberian Makanan Khusus (PMK) bagi anak stunting dengan berat badan kurang, bantuan protein berupa telur bagi anak stunting dengan berat badan normal, penguatan gerakan orang tua asuh melalui program GENTING, hingga monitoring dan evaluasi lintas sektor.
BACA JUGA:Rangkaian Seleksi KY 2025–2030 Dimulai: DPR Gelar Fit and Proper Test
Sementara itu, Kepala Bidang AP2M Bapperida Sri Mulyana Widiastuti menjelaskan kelompok sasaran prioritas yang menjadi fokus intervensi, meliputi ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, balita, baduta, remaja putri, calon pengantin, serta keluarga dan masyarakat.
Ia menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah di Lombok Tengah.
“Secara nasional, prevalensi stunting sudah berada di bawah 20% sejak 2024, namun upaya penurunan tetap membutuhkan kerja keras. Di Lombok Tengah, kasus perkawinan anak masih terjadi, intervensi 1.000 HPK belum maksimal, anemia pada remaja putri dan ibu hamil masih tinggi, pola konsumsi keluarga belum ideal, serta persoalan sanitasi dan air bersih juga masih harus dibenahi,” jelasnya.
Di sisi intervensi kesehatan, Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Dr. H. Nasrullah memaparkan pelaksanaan Bakti Stunting, sebuah konsep penanganan yang dilakukan secara kolaboratif antar-OPD.
Program ini mencakup lima tahapan utama: persiapan, pendistribusian bantuan, pemantauan kasus, monitoring TPPS berdasarkan SK Gotong Royong, hingga evaluasi menyeluruh.
“Sebanyak 139 desa ditetapkan sebagai lokus penanganan stunting tahun ini. Sinergi lintas sektor menjadi elemen penting percepatan,” tegas Nasrullah.
BACA JUGA:Top Skor Kualifikasi Piala Dunia 2026: Haaland Memimpin Jauh di Depan Para Pesaing