Di sisi lain, peran asosiasi profesi dan kolegium diperkuat sebagai wadah koordinasi penyusunan standar kompetensi lulusan, seleksi bersama, serta evaluasi kinerja program studi.
“Hingga 30 Januari 2026 Program Akselerasi PPDS telah mencatat capaian signifikan. Sebanyak 158 program studi baru berhasil dibuka, terdiri atas 126 program spesialis dan 32 program subspesialis, sehingga total program studi pendidikan dokter spesialis dan subspesialis di Indonesia mencapai 524 prodi. Penambahan ini telah melampaui target quick wins yang ditetapkan pemerintah,” kata Dirjen Khairul Munadi bersemangat.
Lebih jauh lagi, program akselerasi ini juga mendorong pemerataan akses pendidikan spesialis di seluruh wilayah Indonesia.
Sejumlah provinsi untuk pertama kalinya memiliki program studi spesialis, termasuk Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, serta Papua yang kini sedang dalam proses.
Karena itulah Dirjen Khairul Munadi selanjutnya berharap, AIPKI sebagai mitra strategis dapat berperan aktif dalam penyusunan kebijakan pendidikan kedokteran berbasis kajian (evidence-informed policy), koordinasi para dekan Fakultas Kedokteran, serta penguatan peran asosiasi program studi dokter spesialis dalam penyusunan standar pendidikan, panduan seleksi, evaluasi pembukaan program studi baru, hingga perhitungan biaya pendidikan.
“Dengan ilmu kita menuju kemuliaan, dengan amal kita menuju kebajikan, sebagaimana pesan Ki Hadjar Dewantara. Transformasi pendidikan kedokteran diharapkan menjadi langkah nyata menuju sistem kesehatan Indonesia yang tangguh, adil, dan berkelanjutan,” kata Dirjen Khairul Munadi.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua II AIPKI, Flora Ramona Sigit, menegaskan bahwa Program Akselerasi PPDS merupakan best practice Kemdiktisaintek dalam mentransformasi pendidikan dokter spesialis secara terarah dan berdampak.
Seluruh kebijakan ini, yang sekaligus menandai peta jalan pengembangan pendidikan kedokteran di Indonesia, selalu berpijak pada visi pendidikan tinggi transformatif yang menekankan mutu, relevansi, dan dampak.
Pendidikan kedokteran tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten secara akademik dan klinis, tetapi juga berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat dan pemerataan layanan kesehatan nasional.
Di penghujung agenda juga diisi dengan sesi diskusi panel bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Setiawan, Tenaga Ahli Mendiktisaintek T. Basarudin, serta Tenaga Ahli Mendiktisaintek yang sekaligus Koordinator Satuan Tugas PPDS, Tri Hanggono Achmad.