NTB, DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menegaskan komitmennya mendukung penuh keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen penguatan kualitas sumber daya manusia sekaligus penggerak ekonomi kerakyatan di daerah.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, saat menghadiri Rapat Koordinasi dalam rangka Memperkuat Sinergi Ekonomi Kerakyatan melalui Fasilitasi dan Sosialisasi Pemberdayaan BUMDES dan Koperasi dalam Penguatan Rantai Pasok, Sistem Keamanan Pangan dan Kepatuhan Terhadap SOP Program MBG yang berlangsung di Hotel Lombok Raya, Jumat 29 Mei 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri seluruh kepala SPPG, koordinator wilayah (korwil), koordinator kecamatan (korcam), mitra, serta yayasan se-NTB.
BACA JUGA:Jurus Kabupaten Sumedang Awasi Pelaksanaan MBG, Efektif Pastikan Kandungan Gizi
Sekda Abul Chair menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan fasilitasi dan sosialisasi program MBG yang dinilai menjadi langkah strategis memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program nasional tersebut.
“Atas nama Pemerintah Provinsi NTB, kami menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Program MBG bukan sekadar program pemenuhan gizi, tetapi merupakan investasi besar bangsa untuk masa depan generasi Indonesia,” ujar Abul Chair.
Dirinya menegaskan, MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi anak, namun juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi, hingga distribusi lokal dalam satu ekosistem ekonomi daerah.
“Program ini memiliki efek ganda, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi sekaligus menggerakkan ekonomi desa dan masyarakat. Dana program diharapkan berputar langsung di masyarakat sehingga menciptakan dampak ekonomi yang luas,” katanya.
BACA JUGA:Ahli Soroti Masalah MBG, Kuncinya Perbaiki Tata Kelola
Menurutnya, Pemprov NTB mendorong agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat lokal melalui penguatan rantai pasok daerah agar produk lokal mampu bersaing dan tidak kalah oleh produk dari luar daerah.
Hingga Mei 2026, pelaksanaan MBG di NTB tercatat telah memiliki 842 SPPG, dengan 733 unit aktif.
Program tersebut melibatkan lebih dari 4.300 penyedia lokal, menyerap lebih dari 39 ribu tenaga kerja, dan menjangkau sekitar 1,9 juta penerima manfaat.
Sekda Abul Chair juga menekankan tiga hal utama dalam pelaksanaan program, yakni penguatan rantai pasok lokal, keamanan dan kualitas pangan, serta disiplin terhadap SOP dan tata kelola program.
“Produk MBG harus dikenal sehat, higienis, aman, dan terpercaya. Karena itu, keamanan pangan dan kepatuhan terhadap SOP menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Sekda Abul Chair menambahkan, visi pembangunan NTB Bangkit Bersama Menuju NTB Makmur dan Mendunia harus diwujudkan melalui pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat desa, petani, nelayan, perempuan, dan generasi muda.