BACA JUGA:Catet! MotoGP Mandalika 2025 Digelar 3–5 Oktober, Segini Harga Tiketnya
Situasi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif: edukasi soal pentingnya membayar iuran, sekaligus solusi konkret untuk meringankan beban warga miskin.
Juaini menegaskan, pihaknya mendorong optimalisasi peran Camat dan Kepala Desa dalam mensosialisasikan dan memfasilitasi pembayaran iuran BPJS secara rutin.
Pemkab juga berharap ada peningkatan akurasi data, terutama dalam pemutakhiran DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), agar program bantuan kesehatan seperti Penerima Bantuan Iuran (PBI) bisa tepat sasaran.
“Kalau datanya valid, pemerintah pusat bisa bantu lebih tepat,” ujar Juaini.
Kondisi ini menjadi pengingat bahwa jaminan kesehatan universal tidak bisa ditopang hanya dengan niat baik.
Perlu gotong royong antara warga, pemerintah daerah, dan pusat, agar layanan kesehatan tetap berkelanjutan dan tidak mandek di tengah jalan.