JAKARTA, DISWAY.ID - Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), termasuk Kota Bima, tengah bersiap menghadapi panen raya jagung masa tanam pertama (MT 1) pada April 2025.
Produksi diprediksi akan melampaui satu juta ton. Namun, di tengah melimpahnya hasil panen, kemampuan Perum BULOG dalam menyerap jagung petani justru jadi sorotan.
Dalam rapat koordinasi via video conference pada Rabu, 16 April 2025, Pemerintah Kota Bima melalui Plt. Asisten II Setda Kota Bima, Ahmad Mufrad, turut mengikuti pertemuan yang dipimpin langsung oleh Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal dikutip dari laman resmi Pemkot Bima.
BACA JUGA:Disulap Jadi Energi, Gubernur NTB Gandeng Investor Bangun Pabrik Pengolahan Sampah
Pemerintah pusat telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp5.500 per kilogram.
Namun, alokasi pembelian jagung untuk NTB saat ini hanya 78.000 ton—jauh dari potensi panen yang lebih dari 1 juta ton.
Sementara itu, BULOG NTB menyatakan bahwa dari sisi kesiapan pengolahan, jagung yang bisa langsung diserap saat ini baru sekitar 14 persen, mengingat standar kadar air yang dibutuhkan.
Gubernur Iqbal menegaskan bahwa daerah tidak bisa mengandalkan subsidi transportasi karena bukan kewenangan daerah, melainkan Bapanas.
Karena itu, ia meminta agar fokus dialihkan ke edukasi petani, agar panen dilakukan setelah 115 hari tanam demi menjaga kadar air.
BACA JUGA:Bersih-Bersih Tambang Ilegal, Bupati Lotim Desak Perusahaan Patuhi Perizinan
Ia juga menginstruksikan agar setiap kabupaten/kota segera mengidentifikasi gudang yang layak—baik dari sisi status, daya tampung, maupun lokasi—untuk menjadi titik penampungan jagung dari petani.
Selain itu, Polda NTB dan Dinas Perhubungan didorong untuk mempermudah akses distribusi, termasuk kemungkinan menambah armada kapal pengangkut hasil panen.
BACA JUGA:Koperasi Desa: Antara Gerakan Ekonomi Rakyat dan Alat Program Negara
Dari sisi hilir, Dinas Ketahanan Pangan dan BULOG NTB telah menjalin komunikasi dengan para pembeli guna menyamakan spesifikasi kualitas jagung yang dibutuhkan pasar.
Gubernur bahkan mendorong agar BULOG NTB mengupayakan peningkatan alokasi serapan hingga 200.000 ton.