Banjir Tak Kenal Kalender: Tak Penting Saling Menyalahkan, Rancang Solusi untuk Mataram

Keempat, Drainase berbasis data curah hujan terkini. Mendesain ulang sistem drainase kota dengan mengacu pada proyeksi curah hujan baru, bukan hanya data historis. Pendekatan ini perlu dukungan data dari BMKG dan kajian akademik.

Kelima, Sistem peringatan dini dan kanal banjir. Pasang sensor curah hujan di perbatasan wilayah, khususnya Lingsar dan Narmada. Informasi ini bisa diolah untuk membuat sistem peringatan dini berbasis SMS atau aplikasi warga.

Dan, kanal banjir menjadi saluran air buatan yang dirancang untuk mengendalikan banjir dengan mengalirkan kelebihan air ke tempat lain, waduk perkotaan multifungsi yang juga dibuat untuk mengurangi risiko banjir.

Keenam, Pentingnya pendidikan lingkungan dan partisipasi warga. Warga harus diajak kembali untuk merawat saluran air dan tidak membuang sampah sembarangan. RT/RW bisa diberdayakan sebagai satuan edukasi lingkungan berbasis komunitas

Menjalankan enam langkah strategis untuk membebaskan Kota Mataram dari siklus banjir bukanlah pekerjaan ringan. Skalanya besar, lintas sektor, dan memerlukan investasi jangka panjang. Mulai dari pembangunan infrastruktur seperti waduk dan sistem kanal, normalisasi sungai, revitalisasi drainase, hingga penguatan sistem peringatan dini dan edukasi publik, semua itu menuntut ketersediaan anggaran yang tidak kecil.

Pemerintah Kota Mataram tentu tidak bisa menanggung beban ini sendirian. Kebutuhan pendanaan harus dibagi secara proporsional antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota, dengan dukungan penuh dari kementerian terkait seperti :

* Kementerian PUPR untuk pembangunan waduk, kanal, dan penguatan infrastruktur air.

* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk program konservasi lahan hijau dan pengendalian dampak lingkungan.

* Kementerian ATR/BPN untuk penataan ulang zona resapan dan pengendalian alih fungsi lahan.

* BNPB dan Kementerian Dalam Negeri untuk penguatan sistem kebencanaan dan kapasitas pemerintah daerah.

* Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk skema pendanaan terintegrasi, baik dalam bentuk DAK tematik, Dana Insentif Daerah (DID), maupun Skema Pembiayaan Hijau (green financing).

Di tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas PUPR, BPBD, dan Bappeda perlu mengambil peran sebagai penyambung dan orkestrator kebijakan antar daerah, mengingat sebagian besar air yang membanjiri Mataram adalah limpahan dari wilayah-wilayah tetangga seperti Lingsar, Narmada, dan Gerimak. Koordinasi lintas kabupaten/kota harus ditingkatkan, dengan pendekatan wilayah sungai dan lanskap ekologis sebagai dasarnya, bukan sekadar batas administratif.

Membangun Kota Mataram tahan banjir adalah Invetasi masa depan, karena nya kita perlu mengubah cara pandang penanganan banjir bukan beban anggaran, melainkan investasi untuk keberlanjutan dan keselamatan kota. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk mencegah banjir hari ini akan menghemat ratusan juta bahkan miliaran di masa depan, dari biaya pemulihan bencana, kerusakan infrastruktur, kehilangan aset warga, hingga hilangnya produktivitas ekonomi.

Jika benar-benar ingin mewujudkan Mataram sebagai kota modern yang layak huni dan ramah lingkungan, maka pendanaan strategis dan kolaborasi lintas lembaga adalah keniscayaan. Bukan sekadar proyek insidental, tapi rencana jangka panjang berbasis data, komitmen kepemimpinan, dan partisipasi masyarakat.

Kita menyadari, dalam kondisi seperti ini, biasanya banyak ragam komentar yang menuding dan saling menyalahkan, padahal bukan waktunya saling menyalahkan, karena dalam kondisi darurat seperti ini, yang dibutuhkan bukan saling tuding, tapi kolaborasi dan kepemimpinan yang berpihak pada solusi jangka panjang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, Walikota Mataram H. Mohan Roliskana, bersama seluruh unsur Forkopimda, TNI, Polri, BPBD, Basarnas, Tagana dan relawan, telah menunjukkan gerak cepat dalam menangani dampak. Dan ke depan semua kita tidak ingin melihat dan merasakan kota terus berulang menjadi danau musiman.

Sumber: