Atalia Peringatkan Pemerintah: Hati-hati, Bantuan untuk Ponpes Bisa Picu Kecemburuan Sosial

NTB, DISWAY.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, mengimbau pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana penggunaan anggaran negara (APBN) dalam proses pemulihan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, yang sebelumnya mengalami musibah tragis.

Menurut Atalia, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat jika tidak disikapi secara adil dan transparan.

BACA JUGA:Berkat BTN, Lebih Dari 140.000 Orang Bisa Miliki Rumah Subsidi

"Penggunaan APBN untuk pembangunan kembali ponpes ini perlu dikaji secara mendalam. Jangan sampai kebijakan tersebut justru menimbulkan ketimpangan atau persepsi tidak adil di mata publik," ujarnya, Jumat, 10 Oktober 2025.

Ia menyebut, rencana tersebut dapat memicu kegundahan masyarakat, terutama jika publik melihat lembaga yang dinilai lalai justru mendapat bantuan khusus dari negara, sementara banyak institusi pendidikan lain yang juga terdampak bencana kerap luput dari perhatian.

"Saya memahami keresahan masyarakat. Jangan sampai muncul anggapan bahwa lembaga yang abai justru diberi bantuan, sedangkan sekolah, tempat ibadah, atau masyarakat lain yang tertimpa musibah malah tidak diperhatikan," tambahnya.

BACA JUGA:Dalil CMNP Dipatahkan, Bukti yang Diajukan Justru Tunjukkan Transaksi Jual Beli

Fokus pada Penegakan Hukum

Atalia menekankan bahwa langkah utama yang perlu diambil saat ini adalah memastikan proses hukum berjalan secara adil dan transparan atas insiden yang menyebabkan ratusan santri menjadi korban.

"Penegakan hukum harus menjadi prioritas. Jika ada indikasi kelalaian, maka harus ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban. Memberikan keadilan kepada korban jauh lebih penting," tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Dirinya juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap seluruh santri di Indonesia, tidak hanya mereka yang berada di Ponpes Al Khoziny.

BACA JUGA:MotoGP Mandalika 2025 Sukses Digelar, NTB Kembali Rasakan Dampak Ekonomi Positif

"Negara memang wajib hadir dalam menjamin keselamatan dan keberlanjutan pendidikan santri. Namun perhatian itu harus merata, mencakup ribuan pesantren lainnya yang kondisi bangunannya juga memprihatinkan dan berisiko," tutupnya.

Sumber: