Gencatan Senjata Gaza Berlaku, JD Vance Pastikan AS Tak Turun Tangan

NTB, DISWAY.ID – Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, menegaskan bahwa pemerintah AS tidak memiliki rencana untuk mengirim pasukan militernya ke wilayah konflik Gaza maupun ke Israel.

“Kami tidak berniat mengerahkan pasukan ke darat,” kata Vance.

Ia menambahkan bahwa pemantauan terhadap pelaksanaan gencatan senjata di Gaza akan dilakukan oleh Komando Pusat AS (CENTCOM), yang memang memiliki tanggung jawab utama di kawasan Timur Tengah.

BACA JUGA:NTB Punya Kabupaten Terindah dengan Pesona Wisata Alam yang Menggoda

Menurut Vance, CENTCOM akan memastikan implementasi kesepakatan gencatan senjata berjalan sebagaimana mestinya dan menjamin jalur distribusi bantuan kemanusiaan tetap terbuka bagi warga sipil di Gaza yang terdampak perang.

Lebih lanjut, Vance menyebut bahwa sejumlah negara Muslim telah menyatakan kesiapan mereka untuk terlibat secara langsung dalam menjaga stabilitas di Gaza.

Oleh karena itu, keterlibatan militer Amerika dinilai tidak diperlukan dalam tahap ini.

“Gencatan senjata ini menandai berakhirnya pertempuran terbuka di Gaza, namun kita tetap harus bekerja keras untuk memastikan perdamaian yang langgeng benar-benar tercapai,” ujarnya.

BACA JUGA:Menkeu Tegas! Pembayaran Utang Kereta Cepat Bukan Urusan Negara

Rencana gencatan senjata yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump bulan lalu mencakup beberapa poin penting, di antaranya pertukaran Rencana gencatan senjata yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump bulan lalu mencakup beberapa poin penting, di antaranya pertukaran sandera antara Israel dan Hamas, pembebasan sekitar 2.000 tahanan Palestina, serta penarikan bertahap pasukan Israel dari wilayah Gaza.

Selain itu, kesepakatan tersebut juga mencakup rencana pembentukan pemerintahan baru di Gaza yang tidak akan melibatkan kelompok Hamas, yang selama ini dianggap sebagai aktor utama dalam konflik tersebut.

Namun, usulan pembentukan pasukan keamanan gabungan yang terdiri dari warga Palestina dan negara-negara Arab-Muslim masih menjadi topik yang menuai kontroversi.

Terutama karena adanya usulan keterlibatan Dewan Keamanan PBB dalam memberikan mandat internasional, yang ditolak oleh pihak Israel karena dianggap akan membatasi ruang gerak militer mereka.

BACA JUGA:Meski Kerja Fleksibel, PPPK Paruh Waktu Berhak atas Gaji dan Tunjangan Layaknya ASN

Sumber: