81 Ribu Pengangguran NTB Jadi Alarm di Tengah Maraknya PHK, Pemerintah Siapkan Jurus Pelatihan

MATARAM, DISWAY.ID - Di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang makin terasa di berbagai sektor, angka pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali jadi sorotan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024 mencatat jumlah pengangguran terbuka di NTB mencapai 87,01 ribu orang, dengan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menyumbang 4,73 persen dari angka tersebut.

Fakta ini mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke NTB pada Rabu 25 Mei 2025.

Ketua tim kunjungan, drg. Putih Sari, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi ketenagakerjaan di daerah ini.

Menurutnya, lonjakan pengangguran dari lulusan SMK mencerminkan adanya ketimpangan serius antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan nyata dunia kerja.

“Banyaknya SMK yang dibuka belum mempertimbangkan karakteristik wilayah. Akibatnya, lulusan tidak terserap industri lokal. Ini perlu dievaluasi secara menyeluruh,” tegas Putih Sari.

BACA JUGA:NTB Siap Gaet 15.000 Wisatawan Lewat Fornas VIII, Dorong Pariwisata dan Ekonomi Daerah

Fenomena ini juga menjadi peringatan keras di tengah tren PHK yang kian marak akibat tekanan ekonomi global, efisiensi perusahaan, serta digitalisasi yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual.

NTB, yang selama ini mengandalkan sektor pariwisata dan jasa, tak luput dari imbasnya.

Sebagai respons, Pemerintah Provinsi NTB menyatakan siap menjalin kerja sama lebih erat dengan pemerintah pusat, khususnya Komisi IX DPR RI, dalam mengatasi pengangguran melalui program pelatihan kerja.

Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi (Miq Gita), menegaskan pentingnya penyelarasan program pelatihan dengan potensi lokal.

BACA JUGA:RUPST PGN 2025 Setujui Bagikan Dividen Sebesar 80% Laba Bersih 2024 Setara USD 271,5 JutJu

“Kami butuh pelatihan yang konkret, yang benar-benar menjawab kebutuhan riil industri NTB. Tidak bisa lagi hanya teori,” ujar Miq Gita dalam pertemuan tersebut.

Ia menyoroti pentingnya kolaborasi antar instansi—terutama Dinas Tenaga Kerja, lembaga pelatihan kerja swasta, dan Balai Latihan Kerja (BLK)—untuk menyusun kurikulum pelatihan yang adaptif dan berbasis demand pasar.

Sumber: