81 Ribu Pengangguran NTB Jadi Alarm di Tengah Maraknya PHK, Pemerintah Siapkan Jurus Pelatihan

Salah satu pendekatan yang akan digencarkan adalah pelatihan berbasis kewirausahaan dan digital, terutama untuk sektor UMKM dan ekonomi kreatif.

BACA JUGA:RUPST PGN 2025 Setujui Bagikan Dividen Sebesar 80% Laba Bersih 2024 Setara USD 271,5 Juta

Komisi IX juga mendorong agar pelatihan tidak hanya terpusat di kota, tetapi menjangkau pelosok desa.

Ini penting agar angkatan kerja muda di desa tidak tertinggal dan bisa bersaing secara produktif.

SPPG dan Ancaman Lain: Gizi Buruk di Tengah Pengangguran

Kunjungan Komisi IX juga membahas percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), program pemerintah pusat yang menargetkan 400 unit dapur umum di NTB untuk menekan angka gizi buruk anak.

Namun hingga saat ini, baru sekitar 54 unit atau 25% yang terealisasi.

Gizi buruk, menurut Komisi IX, menjadi ancaman tersembunyi dalam ekosistem pengangguran.

Keluarga yang kehilangan pendapatan cenderung mengurangi kualitas konsumsi, termasuk makanan anak.

Karena itu, Komisi mendesak percepatan pembangunan SPPG agar bisa menjadi jaring pengaman tambahan di tengah tekanan ekonomi.

Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar, juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap kualitas makanan yang disediakan di program-program pemerintah, terutama bagi siswa dan anak-anak penerima bantuan gizi.

“Badan POM jangan diam. Harus turun langsung ke lapangan. Jangan sampai ada makanan tak layak atau siswa keracunan karena lemahnya pengawasan,” tegasnya.

BACA JUGA:Apa Itu Persikas? Mengenal Klub Sepak Bola Asal Subang yang Sedang Viral Usai Ditegur Dedi Mulyadi

Kondisi NTB saat ini mencerminkan tantangan ganda. Di satu sisi, daerah ini tengah berjuang menumbuhkan industri pariwisata dan manufaktur.

Di sisi lain, bonus demografi justru menghadirkan risiko ledakan pengangguran jika tidak ditangani dengan serius.

Komisi IX menekankan bahwa NTB tidak bisa hanya mengandalkan pembukaan lapangan kerja baru. Butuh revolusi pelatihan kerja, yang dirancang berbasis kebutuhan lokal dan dengan pengawasan ketat dari pusat.

Sumber: