NTB, DISWAY.ID - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM menempatkan program Koperasi Merah Putih sebagai prioritas utama untuk mendorong perekonomian di wilayah pedesaan.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan “taruhan besar” bagi masa depan ekonomi pedesaan di seluruh negeri.
Dengan target ambisius hingga 20.000 unit koperasi diharapkan mulai beroperasi pada Oktober 2025, program ini diharapkan mampu mentransformasi kehidupan masyarakat desa.
Program unggulan ini, yang juga merupakan prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dirancang untuk menjadikan koperasi sebagai pusat aktivitas ekonomi di desa-desa.
BACA JUGA:Bukan Janji Kosong! Lombok Timur Bidik Posisi Strategis di Panggung Ekonomi NTB!
Koperasi-koperasi ini akan mencakup berbagai layanan, mulai dari fasilitas kesehatan seperti klinik dan apotek, hingga distribusi kebutuhan pokok dan pengembangan produk lokal.
Produk-produk yang akan dikembangkan meliputi beras, minyak goreng, dan pupuk, yang sangat vital bagi kehidupan pedesaan.
Ferry Juliantono menegaskan bahwa menjadikan koperasi-koperasi ini operasional adalah fokus utama kementerian saat ini. Hal ini memerlukan reorganisasi internal untuk memastikan implementasi yang cepat dan tepat sasaran.
Kehadiran Wakil Menteri baru, Farida Farichah, yang dilantik pada 17 September, diharapkan membawa energi baru dalam pelaksanaan kebijakan strategis ini.
Visi Besar di Balik Koperasi Merah Putih
Program Koperasi Merah Putih memiliki visi untuk mengubah koperasi dari sekadar lembaga simpan pinjam menjadi motor penggerak ekonomi desa yang komprehensif.
Koperasi-koperasi ini akan berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, menyediakan berbagai layanan esensial bagi masyarakat pedesaan.
Mulai dari penyediaan layanan kesehatan primer hingga memastikan ketersediaan kebutuhan pokok, program ini dirancang untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri di tingkat desa.
Menteri Juliantono menekankan pentingnya program ini sebagai tulang punggung keberadaan usaha koperasi di Indonesia.
“Ini adalah tugas berisiko tinggi, karena menyangkut keberadaan usaha koperasi di Indonesia. Jika berhasil, ini akan mengubah taraf hidup masyarakat pedesaan kita,” ujarnya dalam acara serah terima jabatan wakil menteri di Jakarta.
BACA JUGA:AJP 2025 Hadir di Surabaya, Apresiasi Karya Jurnalistik Energi dan Pariwisata