Kisruh Hasil Seleksi Bank NTBS: Ketua Pansel yang Dipenjara, Kudeta Putra Daerah, dan Lolosnya Nama Politik

Mataram, Disway.id- Proses seleksi direksi dan komisaris Bank NTB Syariah  kembali menjadi sorotan publik. Ajang seleksi yang seharusnya profesional dan transparan, namun sejumlah indikasi penyimpangan mencuat ke permukaan. Mulai dari dominasi figur luar daerah, lolosnya kandidat politis, hingga ketua panitia seleksi (Pansel) yang kini justru berada di balik jeruji besi karena kasus korupsi.

Bermula dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) beberapa bulan lalu, para pemegang saham memutuskan untuk menggelar seleksi terbuka guna mengisi kursi direksi dan komisaris Bank NTB Syariah. Tim Pansel dibentuk untuk menjaring calon-calon terbaik. Ironisnya, Pansel ini dipimpin oleh Wirajaya Kusuma, Kepala Biro Ekonomi Pemprov NTB yang kini resmi ditahan penyidik Polresta Mataram dalam kasus dugaan korupsi pengadaan masker saat pandemi Covid-19 tahun 2020.

Selain Wirajaya, lima anggota lainnya ikut dalam tim, yakni Prof. Dr. H. Zainal Asikin, Prof. Riduan Mas’ud, dan tiga lainnya yang berasal dari unsur akademik dan profesional perbankan.

Namun integritas dan kinerja Pansel mulai dipertanyakan setelah salah satu anggotanya, Prof. Zainal Asikin menyatakan ketidakpuasannya atas proses dan hasil seleksi.

Bahkan Asikin mengembalikan honor pansel yang telah ditransfer ke rekeningnya. “Saya mengembalikan semua honor yang saya terim. Ini menyangkut tanggung jawab moral dan etika,” ujar Asikin beberapa waktu lalu kepada Disway NTB.

Kudeta Putra Daerah

Ia mengaku kecewa karena dari lima direksi yang lolosdan diajukan, empat berasal dari luar NTB dan hanya satu dari lokal. Ia bahkan menyebut kondisi ini sebagai "kudeta putra daerah". “Seharusnya NTB mendominasi daripada orang luar. Masa ini orang luar empat, orang NTB satu. Apakah orang NTB bodoh-bodoh semua?” kata Asikin dengan nada getir.

Bank Pembangunan Daerah seperti Bank NTB Syariah, kata dia, seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi lokal, sehingga keberpihakan terhadap putra daerah dalam pemilihan direksi dan komisaris menjadi penting.

Ketika posisi strategis justru diberikan kepada orang luar yang minim pemahaman terhadap budaya, sosial, dan ekonomi NTB, potensi kegagalan pun membesar. Padahal, tantangan komunikasi, koneksi sosial, hingga ketepatan kebijakan akan jauh lebih terjangkau bila posisi itu diisi oleh orang NTB sendiri.

“Transparansi proses seleksi harus ditegakkan, dan dominasi orang luar seharusnya perlu dikaji ulang, agar Bank NTB Syariah benar-benar menjadi pilar ekonomi daerah,” kata Asikin.

Asikin juga menyoroti tidak adanya keterbukaan informasi kepada publik soal nilai, hasil penilaian, serta dokumen persyaratan kandidat. Ia menyebut, mestinya Pansel menjelaskan dasar keputusan mereka kepada publik yang sudah menitipkan kepercayaan untuk memilih pimpinan Bank NTB Syariah secara profesional.

Nama Timses Lolos

Sementara itu, nama Lalu Anis Mujahid Akbar, mantan anggota tim pemenangan Gubernur NTB Iqbal-Dinda, juga memantik kontroversi. Anis yang belakangan muncul sebagai salah satu dari 10 besar lolos calon komisaris independen disebut-sebut gagal syarat seleksi administrasi awal. Bahkan, kemungkinan akan menjadi Komisaris.

Masuknya nama Anis, menurut sejumlah pihak, memperkuat indikasi adanya intervensi politik dalam tubuh BUMD yang terletak di jalan Udayana tersebut. Kritik tajam datang dari berbagai pihak yang menuntut agar seleksi tidak dijadikan alat balas jasa politik.

Meski sorotan demi sorotan bermunculan, Gubernur NTB Iqbal memberikan respons langsung atas kekisruhan terkait sosok Lalu Anis Mujahid. Iqbal mengatakan tak ada hubungannya antara Timses dan seleksi calon komisaris. “Walaupun dia timses, tapi kan dia punya kemampuan,” kata Iqbal beberapa waktu lalu.

Sikap Iqbal tersebut kontras dengan pernyataannya saat rapat dengar pendapat (RDP) di DPR -RI pada 28 April lalu. Yang mana, Iqbal menyinggung bahwa penyakit BUMD adalah diisi oleh Timses atau orang yang dekat dengan kepala daerah. Kenyataannya, nama Lalu Anis Mujahid masuk. “Gak sesuai yang diomongin di RDP dan kenyataan,” ujar salah seorang wartawan lokal.

Kini, publik NTB menghadapi pertanyaan besar, apakah Bank NTB Syariah sanggup bertahan di tengah badai integritas, politisasi jabatan, dan tekanan sosial yang terus membuncah? “Entahlah,” ucap Abdul Hakim, salah seorang Aktivis.

Sumber: