1,3 Juta Siswa dan Ibu Hamil Jadi Target, Program Makan Bergizi Gratis Segera Dimulai di NTB

1,3 Juta Siswa dan Ibu Hamil Jadi Target, Program Makan Bergizi Gratis Segera Dimulai di NTB

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bergerak cepat menyambut pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) --Instagram Badan Gizi Nasional

MATARAM, DISWAY.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bergerak cepat menyambut pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan menyasar 89,2 juta penerima manfaat secara nasional, termasuk di antaranya lebih dari 1,3 juta murid sekolah dan ibu hamil di NTB.

Program ini akan ditopang oleh pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Dapur Sehat di berbagai titik strategis di seluruh kabupaten/kota.

“Pada tanggal 30 Mei nanti, NTB dapat menyerahkan tiga titik lokasi pembangunan dapur. Saya berharap kerja sama terkait pemanfaatan lahan antar kabupaten/kota segera ditindaklanjuti,” tegas Sekretaris Daerah NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., saat memimpin rapat koordinasi virtual bersama pemerintah kabupaten/kota se-NTB dan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) di Command Center Kominfotik NTB, dikutip dari laman resmi Pemprov NTB. 

BACA JUGA:Resep Sup Ayam Kelak Bage Khas Lombok, Rahasia Gurihnya Ada di Daun Kedondong!

Provinsi NTB sendiri tercatat memiliki 10.474 sekolah dengan jumlah murid mencapai 1.336.058 orang, tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota.

Dengan angka tersebut, diperkirakan NTB membutuhkan sekitar 450 titik dapur untuk mendukung pelaksanaan MBG secara merata dan berkelanjutan.

Pembangunan dapur sehat ini sepenuhnya didanai oleh APBN.

Target nasional tahun ini mencakup 89,2 juta penerima manfaat, termasuk anak-anak PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, serta ibu hamil dan menyusui.

BACA JUGA:Dari Bekasi Hingga Probolinggo, BNI Bantu Perbaikan Infrastruktur Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Desa

Staf Ahli Kepala BGN, Bobby Kusuma, menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur pendukung MBG, termasuk SPPG dan Dapur Sehat, ditargetkan tuntas pada September 2025.

“Kami mendorong pemerintah daerah segera menyampaikan titik-titik lahan yang sudah bersertifikat agar bisa langsung kami survei,” ujarnya.

Adapun kriteria lahan yang dibutuhkan cukup spesifik: luas antara 800 hingga 1.000 meter persegi, dengan lebar minimal 25 meter, berstatus hak pakai, dekat dengan lingkungan sekolah yang memiliki setidaknya 3.000 anak didik dalam radius waktu tempuh maksimal 20 menit.

Selain itu, lahan harus siap bangun, memiliki akses listrik PLN, sumber air tanah atau PDAM, jalan masuk selebar minimal 3 meter, dan lingkungan yang higienis jauh dari tempat pembuangan akhir.

BACA JUGA:Dukung Program Nasional, Sekolah Rakyat Lombok Tengah Siap Dibangun di Lahan 10 Hektare

Sumber: