Cuma 3 di Indonesia! Mataram Masuk Daftar Kota Antikorupsi Versi KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menetapkan Mataram sebagai salah satu dari tiga daerah saja di Indonesia yang dinobatkan sebagai Kota Percontohan Antikorupsi tahun 2025.--Pemkot Mataram
MATARAM, DISWAY.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menetapkan Mataram sebagai salah satu dari tiga daerah saja di Indonesia yang dinobatkan sebagai Kota Percontohan Antikorupsi tahun 2025.
Penetapan ini diumumkan dalam kegiatan Entry Meeting dan Bimbingan Teknis Indikator Kabupaten/Kota Antikorupsi yang digelar di Ruang Kenari, Kantor Wali Kota Mataram, Selasa 22 April 2025 dikutip dari laman resmi Pemkot Mataram.
Selain jajaran Forkopimda dan kepala OPD, kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan KPK RI.
BACA JUGA:Kadin Indonesia: Estonia Bisa Menjadi Pintu Masuk Pasar Eropa
Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, menegaskan bahwa komitmen antikorupsi yang dibangun pemerintah daerah bukan sekadar formalitas.
“Kami ingin membangun budaya integritas dari rumah, sekolah, birokrasi, hingga dunia usaha. Kota antikorupsi artinya bukan hanya efisien, tapi juga beretika,” ujarnya.
Menurutnya, pencapaian ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem tata kelola yang bersih dan transparan di seluruh lini pelayanan publik.
BACA JUGA:Di Tengah Perang Dagang, Anindya Bakrie Ungkap Indonesia Justru Siap Bersaing di Kancah Global
Sementara itu, Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Rino Haruno, menjelaskan bahwa Mataram dipilih bersama Kota Blitar dan Kabupaten Minahasa Tenggara setelah melalui evaluasi ketat.
Indikator yang dinilai meliputi skor tinggi dalam Monitoring Center for Prevention (MCP), Survei Penilaian Integritas (SPI), pelayanan publik yang patuh regulasi, dan nihilnya pejabat yang tersangkut kasus hukum.
BACA JUGA:Perempuan Lombok Timur Bangkit! Hari Kartini Jadi Titik Balik Perjuangan Inklusif
“Kami melihat kesiapan dan keseriusan yang nyata dari Kota Mataram. Komitmen mereka bukan hanya normatif, tapi sudah menyentuh level implementatif,” ungkap Rino.
Dengan penetapan ini, Mataram diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan dipercaya publik.
Sumber:
- Share:
