“Seolah-olah karena menteri dianggap jauh, mereka pikir aman. Makanya kita buka kanal ini supaya masyarakat bisa langsung lapor. Ini bentuk crowd-based oversight,” jelasnya.
3. Premanisme Pajak di KPP Tangerang
Seorang pelapor mengungkap praktik premanisme di sebuah kantor pajak wilayah Tangerang.
Petugas disebut meminta uang secara paksa kepada wajib pajak.
Purbaya menyatakan akan melakukan inspeksi mendadak minggu depan untuk memastikan kondisi di lapangan.
“Kalau ada pegawai yang minta duit secara paksa, itu preman namanya, bukan pejabat. Ini tidak bisa dibiarkan,” katanya.
4. Pungli terhadap Importir
Keluhan lainnya datang dari seorang importir yang mengaku sering dipersulit saat proses pemeriksaan barang.
Denda diberikan tanpa kejelasan, dan proses pengecekan dianggap berlarut-larut.
Pelapor menyebut perlakuan ini terjadi selama 1–2 tahun terakhir, meski kegiatan impornya bersifat rutin.
Tim Khusus Dibentuk, Pelapor Dijamin Aman
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Keuangan telah membentuk tim ahli yang berasal dari latar belakang perpajakan dan pengawasan internal.
Tim ini bertugas memetakan aktor-aktor penyimpangan, termasuk jejaring cukong rokok ilegal di berbagai daerah.
Purbaya juga menegaskan bahwa identitas para pelapor akan dijaga ketat.
“Sistem WhatsApp ini hanya bisa diakses oleh tim inti kami, bukan oleh aparat pajak maupun bea cukai. Kalau sampai bocor, kepercayaan publik akan hilang. Ini budaya instansi yang harus kita ubah,” tandasnya.
Reformasi Dimulai dari Bawah
Dengan dibukanya “Lapor Pak Purbaya”, Menteri Keuangan menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak cukup dari atas ke bawah, tetapi harus melibatkan partisipasi publik secara aktif.
BACA JUGA:Lulusan Baru Wajib Tahu! Magang Nasional Batch 2 Hadir November 2025