DPR Bentuk Tim Khusus Bahas Tuntutan Publik 17+8, Saan Mustopa: Aspirasi Rakyat Harus Ditindaklanjut

NTB, DISWAY.ID – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa lembaga legislatif pusat berkomitmen menindaklanjuti aspirasi publik yang dikenal dengan tuntutan 17+8.

Salah satu langkah konkret yang ditempuh yakni dengan membentuk tim kerja khusus.

Pernyataan ini disampaikan Saan dalam konferensi pers pimpinan DPR usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat,5 September 2025.

Tim tersebut nantinya akan beranggotakan perwakilan fraksi dan alat kelengkapan dewan (AKD).

BACA JUGA:Komitmen EDN Call Center, Menciptakan Lapangan Kerja dan Mengangkat Perekonomian NTB

“Pimpinan DPR memutuskan membentuk tim kerja yang melibatkan fraksi-fraksi, AKD, serta membuka ruang komunikasi dengan publik untuk membahas tuntutan 17+8 secara transparan,” ujar Saan dalam keterangan tertulis.

Menurut Saan, DPR tidak ingin aspirasi masyarakat berhenti hanya sebatas catatan rapat.

Ia memastikan lembaga legislatif akan menindaklanjuti secara nyata melalui mekanisme kelembagaan.

BACA JUGA:Bawaslu NTB Sebut 46 Unit Mobil Operasional Sudah Dikembalikan

“Hasil kerja tim nantinya juga akan dilaporkan secara berkala kepada masyarakat agar prosesnya bisa dikawal bersama,” tambahnya.

Tindak Lanjut Aspirasi Mahasiswa 

Saan, yang juga Wakil Ketua Umum Partai NasDem, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari rapat konsultasi pimpinan DPR bersama organisasi mahasiswa pada 3 September 2025.

Saat itu, mahasiswa menyerahkan dokumen resmi berisi 17 tuntutan pokok dan 8 tuntutan tambahan.

“Aspirasi itu sudah kami terima langsung pada 3 September. Hari ini kami tegaskan bahwa semuanya akan menjadi bahan kerja DPR melalui tim khusus yang akan dibentuk,” kata Saan.

Ia juga menegaskan, DPR menghargai setiap aspirasi rakyat baik lewat dialog maupun aksi unjuk rasa.

Sumber: