Anggaran Terbatas, Kota Bima Genjot Potensi Lokal untuk Bertahan

BIMA, DISWAY.ID – Menyikapi penurunan dana transfer dari Pemerintah Pusat akibat disahkannya APBN 2026, Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE, menggelar rapat koordinasi penting bersama seluruh kepala perangkat daerah, camat, dan lurah se-Kota Bima.

Rapat yang digelar di Aula Maja Labo Dahu, Senin, 13 Oktober 2025, menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah menjaga stabilitas pelayanan publik di tengah tantangan fiskal yang semakin ketat.

Dalam arahannya, Wali Kota menekankan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhambat, meskipun dana dari pusat mengalami penurunan signifikan.

BACA JUGA:Apple MacBook Pro M5 Hadir: Lebih Cepet, Lebih Pintar, Lebih Tahan Lama

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bima harus mampu menggali dan mengoptimalkan potensi daerah sebagai sumber pembiayaan alternatif guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

“Kondisi fiskal nasional sedang tidak ideal, tapi kita tidak boleh menyerah. Justru ini saatnya kita memaksimalkan potensi yang selama ini belum tergarap dengan baik,” tegas Wali Kota.

Arah Baru: Kemandirian dan Optimalisasi Pendapatan Daerah

Dalam forum tersebut, Aji Man sapaan akrab Wali Kota menguraikan sejumlah strategi yang dapat ditempuh untuk memperkuat kemandirian fiskal Kota Bima.

Di antaranya melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), optimalisasi pungutan pajak seperti PBB, pajak restoran, pajak kendaraan, air tanah, serta pajak reklame yang selama ini belum dimaksimalkan secara optimal.

Ia juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk aktif menjajaki peluang dana hibah, memperkuat sinergi dengan sektor swasta melalui forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), serta memanfaatkan program-program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dapat berkontribusi pada perputaran ekonomi lokal.

BACA JUGA:Kanal Aduan Kemenkeu Dibuka, Ratusan Laporan Dugaan Pelanggaran Siap Ditindak

“Program pusat seperti MBG bisa kita sinergikan untuk mendongkrak ekonomi warga, sambil terus meningkatkan kualitas layanan publik,” ujarnya.

Krisis Jadi Momentum Bangun Kemandirian Dengan telah disahkannya APBN 2026 oleh DPR pada 23 September 2025, pemerintah daerah di seluruh Indonesia dihadapkan pada kenyataan lambatnya realisasi sejumlah program pembangunan.

Namun bagi Pemerintah Kota Bima, situasi ini tidak menjadi alasan untuk berhenti bergerak.

Wali Kota menekankan pentingnya mentalitas tangguh dan inovatif dari seluruh aparatur, agar tetap mampu menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan secara efektif.

Sumber: