Langkah Prabowo Berantas Korupsi Dapat Dukungan, tapi Kinerja Aparat Hukum Disorot
Presiden Prabowo Subianto--Instagram @sekretariat.kabinet
Padahal, PT PKS tercatat dalam Surat Keputusan Daftar Data dan Informasi (Datin) kegiatan usaha yang berada dalam kawasan hutan tanpa izin di Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan total area sekitar 218 hektare termasuk 18,6 hektare di kawasan hutan lindung dan 165,28 hektare di hutan produksi terbatas.
Berdasarkan surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Roosi Tjandrakirana, tertanggal 29 Agustus 2023, PT PKS bahkan dinyatakan tidak dapat diberikan izin penggunaan kawasan hutan.
BACA JUGA:Harga Emas Hari ini Turun, Momen Pas Buat Kamu yang Mau Mulai Investasi!
Sementara itu, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, menegaskan bahwa dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat hukum harus segera diusut.
Ia menilai langkah tegas perlu diambil agar integritas pemberantasan korupsi tidak tercoreng.
“Presiden Prabowo harus menunjukkan ketegasan terhadap aparat penegak hukum yang diduga menyalahgunakan kekuasaan. Jangan sampai upaya bersih-bersih justru dikotori dari dalam,” tegas Petrus.
Sumber:
- Share:
