Gerakan Nurani Bangsa Dorong TGPF, Yusril: Presiden Sudah Dengar, Tinggal Satu Langkah Lagi

NTB, DISWAY.ID - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa keputusan terkait pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atas insiden demonstrasi berujung kerusuhan pada akhir Agustus 2025 berada sepenuhnya di tangan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau Presiden memutuskan untuk membentuk tim independen, kami akan mendukung penuh dan memfasilitasi proses tersebut,” kata Yusril

Yusril menambahkan bahwa pemerintah menghormati usulan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dorongan dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) agar dibentuk tim khusus yang mengusut tuntas peristiwa yang menewaskan sedikitnya 10 orang di berbagai daerah.

BACA JUGA:Pemerintah Gelontorkan Dana Rp200 Triliun ke 5 Bank BUMN, ini Daftar yang Kebagian!

“Dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh GNB di Istana, Presiden Prabowo telah mendengarkan secara langsung aspirasi pembentukan tim investigasi. Beliau menilai itu ide yang baik dan akan dipertimbangkan lebih lanjut,” ujarnya.

Meski begitu, hingga Jumat siang, belum ada arahan resmi dari Presiden kepada para menterinya untuk menindaklanjuti pembentukan TGPF tersebut.

Yusril juga menyampaikan bahwa sesuai instruksi Presiden, aparat penegak hukum sudah bergerak cepat mengusut tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang terjadi saat unjuk rasa. Ribuan orang telah diamankan, dan puluhan di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

BACA JUGA:Bupati Lombok Barat: MBG Wajib Gunakan Bahan Baku Lokal

“Dari hasil pantauan saya langsung ke Polda Metro Jaya, Polda Sulawesi Selatan, dan Polrestabes Makassar, saya bisa memastikan bahwa proses hukum terhadap pelaku kerusuhan, penjarahan, penghasutan, dan tindak kriminal lainnya sedang berjalan secara tegas,” jelasnya.

BACA JUGA:Dugaan Korupsi Konsensi Tol Cawang-Pluit, Kejagung Mulai Gerak

Ia menegaskan komitmen pemerintah dalam mengungkap seluruh fakta di balik kerusuhan, baik melalui proses hukum yang sedang berjalan maupun, apabila diputuskan, melalui TGPF yang bersifat independen dan transparan.

Sumber: