NTB Genjot Hilirisasi Kelautan: Gubernur Iqbal Minta Dukungan Langsung ke Menteri KKP

Gubenur NTB secara resmi mengajukan permohonan dukungan kepada menteri Kelautan dan perikanan RI--Instagram @brida_ntb
NTB, DISWAY.ID — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, secara resmi mengajukan permohonan dukungan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, dalam rangka memperkuat pengembangan sektor kelautan di NTB.
Permohonan tersebut disampaikan dalam pertemuan strategis yang digelar di Mataram, dengan fokus utama pada percepatan hilirisasi industri hasil laut.
Inisiatif ini bertujuan meningkatkan nilai tambah produk kelautan lokal dan mendorong penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat NTB, khususnya di bidang pengolahan hasil perikanan.
BACA JUGA:BGN Resmi Larang Makanan Olahan Pabrik di Menu MBG, ini Alasannya
Dorong Hilirisasi, NTB Targetkan Pembangunan Fasilitas Coldstorage
Dalam upayanya membangun ekosistem industri kelautan yang lebih maju, Gubernur Iqbal menyoroti pentingnya pembangunan fasilitas penyimpanan dingin (coldstorage) berstandar modern.
Rencana ini akan difokuskan pada sejumlah wilayah strategis seperti Bima, Sumbawa, Lombok Timur, dan Lombok Barat, dengan komoditas utama yakni udang.
Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya mempercepat implementasi ekonomi biru yang berkelanjutan.
Program ini melibatkan sektor perikanan tangkap, budidaya, diversifikasi produk olahan, serta pengelolaan kawasan konservasi laut di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
Untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Gubernur Iqbal menginstruksikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim, agar memaparkan langsung progres program-program unggulan kepada Menteri KKP dan jajarannya.
Soroti Krisis Air, Perizinan Nelayan, dan Budidaya Lobster
BACA JUGA:Pertama di Indonesia! BTN Luncurkan Inovasi Kurangi Angsuran Rumah dengan Sampah untuk Jaga Bumi
Tak hanya soal hilirisasi, pertemuan tersebut juga menjadi ajang pembahasan berbagai isu strategis lainnya.
Di antaranya adalah krisis air bersih di kawasan wisata Gili Trawangan dan Gili Meno, yang dinilai mendesak untuk segera ditangani guna mendukung sektor pariwisata dan kebutuhan masyarakat.
Isu lain yang diangkat adalah penguatan program Kampung Nelayan Merah Putih di Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Sumbawa. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pendekatan pembangunan terpadu.
Persoalan perizinan kapal nelayan dan kelangkaan BBM subsidi juga menjadi perhatian serius.
Sumber: