Pendapatan Daerah Bima Seret, Wali Kota Minta OPD Cari Pajak Sampai ke Akar-akarnya

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima dilaporkan belum mencapai target meski tahun anggaran 2025 sudah memasuki pertengahan.--Pemkot Bima
“Evaluasi ini bukan hanya soal mengejar angka, tapi bagaimana kita membenahi sistem. Harus responsif, akuntabel, dan efisien,” ujarnya.
Feri juga menyarankan agar prosedur pemungutan disederhanakan dan diperkuat dengan pengawasan langsung, khususnya pada sektor-sektor yang selama ini lemah dalam pelaporan maupun realisasi pembayaran.
Rakor menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang tak main-main. Di antaranya:
Peninjauan ulang target PAD per sektor agar lebih realistis namun tetap ambisius.
Peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak dan penegakan regulasi tanpa kompromi.
BACA JUGA:Permudah Layanan, BTN Bakal Membuka Kantor Layanan di Kompleks DPR RI
Pengembangan layanan publik berbasis teknologi untuk efisiensi dan akuntabilitas.
Kerja sama dengan perguruan tinggi di Kota Bima untuk kajian potensi PAD baru yang selama ini belum tergarap maksimal.
Wali Kota Bima bahkan mengusulkan agar kajian berbasis riset menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan fiskal ke depan.
Ia mengakui bahwa capaian PAD beberapa tahun terakhir terlalu rendah, dan ini bisa menghambat berbagai program pembangunan yang bergantung pada dana daerah.
Pemerintah Kota Bima berharap agar dengan koordinasi yang lebih solid, serta evaluasi rutin seperti ini, target PAD 2025 tak hanya tercapai, tapi juga terlampaui.
Sebab, menurut Wali Kota, angka PAD tidak hanya berbicara tentang keuangan semata, tapi menyangkut kualitas pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, hingga kesejahteraan masyarakat secara luas.
BACA JUGA:Nadiem Klaim Pengadaan Laptop Untuk Cegah Learning Loss, Kejagung Bicara Dana Hilang
“Kalau PAD rendah, yang dirugikan bukan hanya pemerintah, tapi seluruh rakyat Kota Bima,” ujar Wali Kota menutup arahannya.
Rapat ini juga dihadiri oleh Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, para Kadis sektor strategis seperti Kesehatan, Lingkungan Hidup, Perhubungan, Pariwisata, Pendidikan dan Olahraga, hingga Direktur RSUD. Semua pihak kini diharapkan bergerak cepat, taktis, dan bersinergi demi memperbaiki kinerja keuangan daerah.
Sumber: