Dana Cadangan Negara Terkuras! Sisa SAL cuma 4%, Apa Dampaknya?

NTB, DISWAY.ID – Posisi Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang tersimpan di Bank Indonesia kian menipis, seiring dengan peningkatan kebutuhan pembiayaan pemerintah dalam berbagai sektor strategis.

Berdasarkan data terkini, total SAL yang tersedia mencapai Rp440 triliun, namun sebagian besar telah dialokasikan untuk berbagai keperluan negara.

Rinciannya, sebanyak Rp85,6 triliun akan digunakan untuk menutup defisit APBN tahun 2025, Rp16 triliun disalurkan untuk mendukung pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih, dan Rp200 triliun diberikan kepada lima bank BUMN guna menjaga stabilitas likuiditas perbankan.

Dengan demikian, sisa SAL yang belum terpakai hanya sekitar Rp138,4 triliun.

Meski secara nominal masih tergolong besar, jumlah ini menjadi relatif kecil jika dibandingkan dengan total belanja negara tahun ini yang mencapai Rp3.621,3 triliun.

BACA JUGA:NTB Masih Terjebak Blank Spot! Pemerintah Daerah Bonkara

Artinya, porsi SAL hanya sekitar 4% dari keseluruhan belanja pemerintah.

Hanya Sebagai Bantalan, Bukan Sumber Utama

Peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan bahwa saat ini peran SAL lebih sebagai penyangga fiskal jangka pendek ketimbang menjadi sumber utama pembiayaan negara. 

“Secara kas jangka pendek, SAL masih cukup untuk menjaga arus kas ketika penerimaan pajak belum optimal, namun belanja tetap harus berjalan. Tapi dari sisi struktur fiskal, ini hanya jadi bantalan sementara,” jelas Yusuf saat dihubungi, Minggu, 14 September 2025.

Namun, Yusuf memperingatkan bahwa dengan saldo yang terbatas, pemerintah memiliki ruang yang sempit untuk merespons risiko eksternal yang muncul secara tiba-tiba seperti kenaikan suku bunga global, anjloknya harga komoditas, atau turunnya ekspor.

Surat Utang Jadi Pilihan Paling Realistis

Ketika tekanan fiskal meningkat dan posisi kas semakin tergerus, Yusuf menilai opsi paling realistis yang tersedia bagi pemerintah adalah memperbesar penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

BACA JUGA:GoPay Kini Bisa Dipakai di Jepang! Tak Perlu Tukar Uang, Cukup Scan QR

“Langkah ini memang cukup masuk akal, tapi akan berdampak pada meningkatnya biaya utang seiring kenaikan imbal hasil (yield). Bahkan bisa menimbulkan efek crowding out terhadap sektor swasta,” tegasnya.

Sumber: