Faksi Perlawanan Bersatu: Mandat AS Ancaman Langsung bagi Kedaulatan Palestina

NTB, DISWAY.ID – Ketegangan politik di kawasan Timur Tengah kembali meningkat menjelang pemungutan suara penting di Dewan Keamanan PBB.

Sejumlah faksi perlawanan Palestina menyatakan penolakan total terhadap rancangan resolusi yang diajukan Amerika Serikat, yang membuka jalan bagi pengerahan pasukan internasional di Jalur Gaza.

Dalam pernyataan kolektif yang dirilis Minggu, 16 November 2025, kelompok-kelompok tersebut menyebut bahwa rencana AS tersebut hanyalah strategi terselubung untuk mengkonsolidasikan pengaruh asing di Gaza.

BACA JUGA:Suka Film Perang? Ini deretan Judul Terbaik dengan Visual dan Cerita Paling Menguras Emosi

Mereka menilai rancangan tersebut justru akan menyisihkan Palestina dari proses pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan wilayah tersebut.

Menurut mereka, inti persoalan terletak pada kedaulatan.

Mandat internasional yang diusulkan AS dianggap dapat memberi peluang pihak luar untuk mengendalikan urusan penting Palestina, termasuk administrasi dan rekonstruksi Gaza.

Dominasi asing semacam itu, tegas mereka, akan merampas hak rakyat Palestina untuk menentukan arah politik dan keamanan mereka sendiri.

Bantuan Kemanusiaan dan Tuntutan Pelucutan Senjata

Faksi-faksi tersebut juga mengkritik mekanisme bantuan kemanusiaan yang dirancang dalam resolusi AS.

Mereka menegaskan bahwa distribusi bantuan harus tetap berada di bawah lembaga-lembaga Palestina dengan pendampingan PBB bukan dikelola sepenuhnya oleh pihak asing.

Mereka khawatir mekanisme asing justru dijadikan instrumen tekanan politik dan dapat mereduksi peran penting UNRWA, badan PBB yang selama ini menjadi tumpuan pengungsi Palestina.

Soal pelucutan senjata, penolakannya bahkan lebih tegas.

Kelompok-kelompok perlawanan menyatakan bahwa isu senjata merupakan urusan internal yang tidak boleh dipaksakan oleh pihak mana pun.

Mereka menegaskan bahwa setiap pembahasan terkait perlucutan hanya dapat dilakukan dalam konteks penyelesaian politik yang menyeluruh, termasuk penghentian penuh pendudukan Israel.

Sumber: