Media Sosial Diblokir, Nepal Bergejolak: KBRI Terbitkan Imbauan Darurat untuk WNI

NTB, DISWAY. ID – Suasana politik di Nepal kian bergejolak setelah aksi unjuk rasa besar-besaran melanda sejumlah kota, termasuk Kathmandu, sejak Senin, 08 September 2025. 

Gelombang protes yang banyak digerakkan anak muda Gen Z ini bermula dari keputusan pemerintah memblokir 26 platform media sosial populer, mulai dari Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, hingga X (Twitter).

Pemerintah beralasan langkah itu ditempuh karena perusahaan-perusahaan teknologi tersebut menolak mengikuti regulasi baru terkait kewajiban pendaftaran. 

BACA JUGA:MotoGP Mandalika 2025 Bikin Hotel di Lombok dan Bali Kebanjiran Tamu! Tarif Naik 19%

Namun, unjuk rasa damai berubah ricuh hingga menimbulkan penjarahan di berbagai titik.

Merespons situasi tersebut, Kedutaan Besar RI (KBRI) Dhaka yang membawahi wilayah akreditasi Nepal segera berkoordinasi dengan otoritas setempat, Konsul Kehormatan RI di Kathmandu, serta komunitas warga Indonesia.

“Sejauh ini tidak ada laporan WNI yang terdampak langsung kerusuhan. Meski begitu, kami telah mengimbau agar masyarakat Indonesia di Nepal menghindari kerumunan dan selalu mengikuti informasi resmi pemerintah,” ujar Direktur Pelindungan WNI (PWNI) Kemlu RI, Judha Nugraha, Selasa, 09 September 2025.

BACA JUGA:UMKM Furnitur Asal Klaten Tembus Ekspor Berkat BNI Xpora

WNI yang tengah berada di Nepal juga diminta melakukan lapor diri melalui hotline KBRI Dhaka di +8801614444552, atau menghubungi Konhor RI Kathmandu di +9779851046514 dan +9779801190989.

Berdasarkan data KBRI, saat ini terdapat 57 WNI yang menetap di Nepal, 43 anggota delegasi Indonesia yang mengikuti konferensi internasional di Kathmandu, dua personel TNI yang sedang menjalani pelatihan, serta 23 wisatawan asal Indonesia.

Di sisi lain, otoritas Nepal melaporkan setidaknya 21 orang meninggal dunia akibat bentrokan dengan aparat keamanan, sementara ratusan lainnya mengalami luka. 

BACA JUGA:Ekonomi NTB Berangsur Pulih di Awal Kepemimpinan Gubernur Iqbal

Gelombang protes yang awalnya menolak pemblokiran media sosial kini berkembang menjadi aksi antikorupsi berskala besar.

Puncaknya, Perdana Menteri KP Sharma Oli akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya.

Sumber: